Pemerintah Pangkas 10,3 Juta Ton Emisi Karbon dari Pembangkit Listrik

Dalam rangka menurunkan emisi karbon, pemerintah berkomitmen mendorong transisi energi menuju netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat. Kementerian ESDM pun telah menyusun prinsip pelaksanaan netralitas karbon dan peta jalan transisi energi, salah satunya melalui penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon.

Perdagangan emisi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, wajib diberlakukan paling lambat tujuh tahun sejak regulasi tersebut diberlakukan, yaitu 10 November 2024.

Sebagai persiapan menuju tahapan mandatori tahun 2025, tahun lalu Kementerian ESDM melaksanakan uji coba perdagangan karbon untuk PLTU batu bara secara sukarela.

Pada 1 April 2022, pajak karbon akan mulai diterapkan secara terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara dengan tarif Rp30 ribu per ton setara karbon dioksida.

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), salah satunya mengatur tentang pajak karbon.

Pemerintah akan menerapkan pajak karbon secara bertahap pada 2021-2025 dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target nationally determined contributions (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.