Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Patok titik nol IKN Nusantara. (ANTARAFOTO/Bayu Pratama)

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah akan mengalokasikan Rp367,7 triliun hingga Rp417,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur di tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang bersumber dari APBN 2023 tersebut juga mencakup kebutuhan biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Percepatan pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus untuk APBN 2023. Level belanjanya di Rp 367,7 triliun hingga 417,7 triliun," ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (31/5).

Bendahara Negara menjelaskan, alokasi dana ke IKN tersebut nantinya akan digelontorkan untuk infrastruktur dasar yang pembangunannya telah dimulai tahun ini. Beberapa di antaranya adalah jalan utama serta gedung-gedung pemerintahan.

"Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu 2023 juga akan makin diakselerasi. Belanja APBN untuk membangun dari mulai infrastruktur dasar, hingga berbagai fasilitas pemerintahan yang utama sudah dimulai dan akan diteruskan pada tahun depan," jelasnya.

Kendati demikian, ia tak mengungkap secara terperinci berapa total belanja APBN 2023 yang dikhususkan untuk pembiayaan IKN. Namun, dalam kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebut bahwa kebutuhan anggaran pembangunan IKN di tahun depan sebesar Rp27-30 triliun.

"Kementerian yang sangat penting adalah Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenhan dan Polri karena harus didesain dari awal untuk aspek sarana keamanan dan pertahanan. Serta Kemendikbud dan Kemenkes karena sarana pendidikan dan kesehatan paling tidak yang awal harus sudah dimulai," tutur Sri Mulyani.

Alokasi infrastruktur meningkat 

Sri Mulyani menuturkan, alokasi anggaran infrastruktur di tahun depan meningkat dari tahun ini yang sebesar Rp365,8 triliun.

Pembiayaan infrastruktur tersebut akan difokuskan untuk proyek yang bisa diselesaikan pada 2023 atau semester I-2024 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) seiring akan habisnya masa jabatan.

"Untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam mengakselerasi dan membangun infrastruktur baik itu mulai dari penyediaan air minum, pengolahan limbah energi pangan dan konektivitas serta infrastruktur jalan dan TIK lainnya," imbuhnya.

Editorial Team