Penerapan DMO dan DPO Minyak Sawit Bisa Ganggu Harga TBS

Kedua, ia menyarankan pemerintah untuk membuat lembaga penampung CPO dari kewajiban 20 persen. Nantinya, produsen minyak goreng mengambil CPO dari lembaga penampung ini. Langkah ini dapat diambil supaya akurat dan jelas penggunaannya.

“Jadi, tidak bisa CPO yang 20 persen disalahgunakan penggunaannya karena semua tersentral. Tidak ada lagi ruang gelapnya,” kata Gulat.

Ketiga, pemerintah  segera perbaiki tata kelola minyak goreng terutama persebaran pabrik minyak goreng. Menurut Gulat, akan lebih baik bagi pemerintah memfasilitasi UMKM petani untuk memproduksi minyak goreng atau bermitra dengan produsen minyak goreng.

“Pabrik minyak goreng dapat didirikan dekat kebun petani sebagai upaya mewujudkan industri strategis  yang terintegrasi terkhusus di sekitar kebun peserta PSR Swadaya. Ini pasti clear pergulatan minyak goreng ini dan permasalahannya tidak akan terulang,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, mengatakan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri disebabkan oleh naiknya harga CPO di pasar internasional. Dengan harga CPO global yang belum turun sejak 2021, menurutnya, ada potensi beralihnya penjualan domestik ke pasar internasional. 

Tujuan utama DMO dan DPO adalah memastikan agar ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri terjaga dari fluktuasi harga internasional. Selain itu, produsen minyak goreng tidak lagi dapat menjual produknya dengan harga tinggi lantaran volume dan harga bahan baku di dalam negeri telah dijamin pemerintah. “Ini yang kita pastikan, seperti arahan presiden, ini utamakan rakyat,” katanya saat konferensi pers secara virtual, Kamis (27/1).

Oke mengatakan peraturan dari kebijakan ini telah melalui proses harmonisasi dan sedang dalam proses perundangan.

Kendati demikian, aturan baru ini takkan menghapus seluruh kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 03/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit. 

Sebab, aturan tersebut masih diperlukan bagi produsen minyak goreng untuk mengeklaim subsidi selisih harga yang dijanjikan pemerintah terkait kebijakan minyak goreng satu harga senilai Rp14.000 per liter. Produsen minyak goreng dapat mengeklaim subsidi ini untuk penjualan di pasar hingga 31 Januari 2022.