Pengamat: Pemerintah Jangan Buru-Buru Memindahkan Ibu Kota pada 2024

Nirwono mengatakan RUU itu tentu harus disahkan terlebih dahulu menjadi UU agar pemindahan IKM sah secara hukum. Anggap saja RUU itu bisa disahkan tahun ini atau selambat-lambatnya tahun depan.

Namun, ketika UU selesai, IKN tak otomatis dapat langsung dipindahkan karena sejumlah aturan lain seperti Perpres dan Peraturan Pemerintah harus dirumuskan. “Baru setelah itu kita bisa bicara pembangunan fisik. Tidak mungkin dalam konteks itu paralel (aspek hukum dan pembangunan fisik bersamaan). Kan berarti terjadi perencanaan yang tidak matang,” katanya.

Pemerintah pada Rabu (29/9) telah menyerahkan Surat Presiden terkait RUU IKN kepada DPR. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam kesempatan itu mengatakan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik untuk penunjang ibu kota baru telah dimulai dan terus berjalan.

“Hari ini kita sebenarnya sudah memulai untuk membangun di daerah-daerah yang sifatnya adalah infrastruktur, logistik, di sekitar Kalimantan Timur untuk menunjang IKN yang akan datang,” kata Suharso, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Nirwono, memang jika dianggap sebagai sebuah “proyek biasa” pembangunan IKN itu dapat dikebut. Namun, menurut perkiraannya, maksimal pada 2024 nanti hanya akan terbangun infrastruktur fisik seperti jalan, saluran air, dan bangunan utama yakni istana negara.

Masalahnya, kata dia, perencanaan maupun pembangunan IKN ini tentu diharapkan sesuai dengan jargonnya yakni smart, green, dan sustainable. Visi tersebut menyiratkan bahwa segala proses pemindahan IKN ini harus dilakukan secara matang dan cerdas. Terlebih, pembangunan IKN ini juga dapat dilihat sebagai semacam pilot project tentang bagaimana Indonesia membangun sebuah kota.

“Kalau semuanya dilakukan seperti proyek biasa itu bisa. Dalam waktu singkat yang penting jadi dulu, soal bangunannya kualitasnya kayak apa urusan nanti. Nah ini yang perlu diingatkan,” katanya. Dia pun berkata bahwa idealnya pembangunan sebuah kota secara bertahap itu memakan waktu 20 sampai 25 tahun.

Kementerian Keuangan sempat mengatakan perkiraan kebutuhan total pembiayaan untuk pembangunan IKN Rp466 triliun. Dana sekian itu akan memakai tiga sumber pembiayaan: Rp89,4 triliun dari APBN, Rp253,4 triliun via kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp123,2 triliun lewat pendanaan swasta.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pemerintah menyiapkan anggaran Rp510,79 miliar untuk pembangunan IKN tahap awal.

Nirwono Yoga berpendapat dana sebesar itu perlu disiapkan secara hati-hati mengingat keterbatasan keuangan negara. Terlebih, menurutnya, saat ini yang harus menjadi prioritas pemerintah adalah pemulihan ekonomi serta perbaikan infrastruktur kesehatan.

“Dalam konteks dana terbatas, perencanaan yang belum matang, aturan hukum yang belum ada sampai dengan sekarang ini yang menurut saya jadi mengganjal untuk kepastian IKN. Yang mengganjal ini kita mau bangun secara proyek biasa atau yang ideal. Kalau yang ideal tentu waktunya lebih lama,” katanya.