Pengamat: Pemerintah Jangan Buru-Buru Memindahkan Ibu Kota pada 2024
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak terburu-terburu merealisasikan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur secara bertahap pada 2024. Banyak aspek—seperti ketentuan hukum, pembangunan infrastruktur fisik, serta pembiayaan—mesti dipertimbangkan secara matang.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengatakan waktu untuk memindahkan ibu kota pada 2024, di luar pandemi virus corona, sebenarnya sangat sempit. Saat ini, idealnya yang dipersiapkan hanya urusan perencanaan menyangkut undang-undang (UU), master plan, dan revisi tata ruang.
“Kalau kita mengikuti skenario yang ideal seperti itu, maka justru 2024 kita belum apa-apa. Belum siap baik secara fisik maupun secara infrastruktur di sana,” katanya kepada Fortune Indonesia, Selasa (2/11). “Nah, di tengah pandemi ini justru seharusnya menjadi alasan kuat seberapa urgen memaksakan untuk memindahkan ibu kota.”
Rencana pemerintah memindahkan ibu kota tertuang dalam draf UU IKN. Dalam beleid itu disebutkan pemindahan status IKN dari provinsi DKI Jakarta akan dilakukan pada semester pertama 2024. Namun, pemindahan ini juga harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Pemerintah membentuk lembaga khusus Badan Otorita IKN dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota yang baru. Adapun kawasan IKN ini meliputi wilayah seluas 56.180 hektare.
1.Aspek hukum
Nirwono mengatakan RUU itu tentu harus disahkan terlebih dahulu menjadi UU agar pemindahan IKM sah secara hukum. Anggap saja RUU itu bisa disahkan tahun ini atau selambat-lambatnya tahun depan.
Namun, ketika UU selesai, IKN tak otomatis dapat langsung dipindahkan karena sejumlah aturan lain seperti Perpres dan Peraturan Pemerintah harus dirumuskan. “Baru setelah itu kita bisa bicara pembangunan fisik. Tidak mungkin dalam konteks itu paralel (aspek hukum dan pembangunan fisik bersamaan). Kan berarti terjadi perencanaan yang tidak matang,” katanya.
Pemerintah pada Rabu (29/9) telah menyerahkan Surat Presiden terkait RUU IKN kepada DPR. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam kesempatan itu mengatakan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik untuk penunjang ibu kota baru telah dimulai dan terus berjalan.
“Hari ini kita sebenarnya sudah memulai untuk membangun di daerah-daerah yang sifatnya adalah infrastruktur, logistik, di sekitar Kalimantan Timur untuk menunjang IKN yang akan datang,” kata Suharso, seperti dikutip dari Antara.