Jakarta, FORTUNE - Sistem harga karbon Kanada yang telah berjalan selama enam tahun menghadapi tantangan besar setelah 14 CEO perusahaan minyak dan gas, serta pemimpin oposisi menyerukan penghapusan.
Sistem ini awalnya dirancang untuk mengurangi emisi karbon dengan memberikan insentif keuangan bagi industri berat guna menekan polusi. Namun, jika kebijakan ini dihapus, keberlanjutan proyek penangkapan karbon besar seperti Pathways Alliance menghadapi ketidakpastian.
Kanada mengalami pergeseran prioritas, terutama setelah ancaman tarif dari Presiden AS Donald Trump memicu pencarian pasar baru untuk energi. Gelombang perubahan politik memperkuat opini beberapa kalangan yang menganggap bahwa Kanada terlalu lama mengutamakan kebijakan iklim dibandingkan ekonomi.
Pemimpin Partai Konservatif, Pierre Poilievre, menjadikan kebijakan harga karbon sebagai isu utama dalam pemilu mendatang. Ia berjanji akan mencabut sistem tersebut jika menang dalam pemilu yang dijadwalkan pada 28 April 2025 mendatang.
Poilievre berencana menggantikan kebijakan ini dengan insentif federal, seperti kredit pajak, untuk mendorong perusahaan mengurangi polusi.
Saat ini, industri yang melebihi batas emisi harus membayar pemerintah atau membeli kredit karbon sebagai kompensasi. Seiring waktu, sistem ini dibuat semakin ketat dengan peningkatan harga karbon secara berkala.
Sementara itu, Perdana Menteri Liberal yang baru, Mark Carney, yang bersaing ketat dengan Poilievre dalam jajak pendapat, menekankan pentingnya penetapan harga karbon bagi hubungan dagang Kanada dengan negara lain.
Ia menyoroti kebijakan Inggris yang akan menerapkan pungutan karbon terhadap produk impor dari negara yang memiliki kebijakan iklim lemah. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan harga karbon bisa merugikan daya saing Kanada di pasar global.