Penonaktifan KTP DKI Jakarta akan Dilakukan Usai Pemilu 2024
Pemerintah Provinsi DKI akan melakukan penonaktifan KTP DKI Jakarta bagi warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta. Rencana ini menuai beragam respons, mulai dari dukungan hingga kekhawatiran dari berbagai pihak.
Pendukung kebijakan ini menilai penonaktifan KTP dapat membantu menertibkan data kependudukan di Jakarta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan mencegah penyalahgunaan KTP, contohnya dalam pemilihan umum.
Namun, beberapa pihak khawatir penonaktifan KTP dapat menyulitkan warga yang memiliki aset atau keluarga di Jakarta, tetapi tidak lagi berdomisili di Ibu Kota.
Kekhawatiran lain adalah kurangnya sosialisasi dan potensi penyalahgunaan data oleh oknum tertentu.
Lantas, sejauh mana langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi pro dan kontra penonaktifan KTP ini? Berikut serangkaian informasi lengkapnya!
Penonaktifan KTP DKI Jakarta dilaksanakan bertahap
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin membeberkan bahwasannya penonaktifan KTP DKI Jakarta ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
Ia juga menekankan bahwa keakuratan data penduduk sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah serta kebijakan publik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan cara ini, Pemerintah DKI bisa menata ulang daftar kependudukan secara akurat. Sementara itu, pelaksanaan penonaktifan KTP DKI Jakarta awalnya akan mulai bergulir bulan Maret, tepat setelah pelaksanaan Pemilu 2024.
Namun, Budi menyebut bahwa Disdukcapil sampai saat ini masih menunggu hasil resmi pengumuman dari KPU, dan ini didasarkan oleh rekomendasi DPRD DKI Jakarta pada tahun 2023.
“Iya kami masih menunggu pengumuman resminya. Belum bulan Maret ini. Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi A pada saat kami sosialisasi tahun lalu,” ungkap Budi, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta (27/02).