Penyaluran Pupuk Subsidi Dipercepat, Kini Tembus 6,7 Juta Ton

Terkait jumlah penyaluran pupuk subsidi, Direktur Utama Pupuk Indonesia mengatakan, “Kalau dilihat penyaluran berdasarkan alokasi memang baru 70 persen, tetapi kalau berdasarkan kontrak ini sudah mencapai 88,9 persen. Sehingga di akhir tahun 7,54 juta ton ini bisa kita pastikan akan tercapai 100 persen.”

Komisi VI DPR RI mengatakan capaian ini positif sebab pasalnya selama ini kecepatan distribusi pupuk subsidi terkendala regulasi yang panjang. Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini menjelaskan ada dampak dari inisiatif pemerintah yang akan menyederhanakan regulasi dan menegaskan kembali pentingnya modernisasi, dan kolaborasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

“Pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran," ujarnya.

Salah satu upaya dalam hal ini, yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real time. Misalnya, integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi).

"Dengan i-Pubers, kini petani dapat menebus pupuk subsidi dengan KTP saja. Disamping itu, saat ini implementasi aplikasi i-Pubers sudah mencapai 100 persen secara nasional," kata Anggia.

Sebelum menebus pupuk, petani harus memenuhi syarat sebagai penerima pupuk subsidi berdasarkan Permentan, dan terdaftar dalam e-RDKK Kementerian Pertanian. Di samping itu, Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia akan terus melakukan sosialisasi untuk akselerasi penyaluran pupuk subsidi.

Guna mempercepat penyaluran pupuk subsidi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru menjadi penyaluran langsung kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Menanggapi hal ini anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar, menekankan pentingnya evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia. Dalam rapat bersama, Nasril mengingatkan perlunya langkah tegas untuk menyederhanakan jalur distribusi pupuk.

“Pendistribusian ini penting untuk dievaluasi. Pemerintah akan mengambil kebijakan untuk memangkas jalur distribusi yang panjang menjadi lebih singkat. Saya minta Bapak harus tegas, baik di forum ini maupun di lapangan. Jika ini sudah benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah,” ujar Nasril.

Ia juga menyoroti pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala daerah, bupati, kepolisian, dan tim pengawas lainnya. Namun, Nasril meminta perhatian khusus terhadap celah yang dimanfaatkan oleh oknum mafia pupuk.

“Pengawasan sebenarnya sudah cukup, tinggal bagaimana mengatasi celah-celah yang ada. Jika ada mafia pupuk, jalurnya di mana? Saya pikir itu jumlahnya tidak banyak, tetapi harus ditekan agar tidak terjadi lagi,” katanya.