Penyaluran Stimulus FLPP 2021 Lampaui Target, Cair Rp17,32 Triliun

Menurut Arief Sabaruddin, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi penyalur tertinggi dari 41 bank pelaksana FLPP pada 2021. Jumlah unit yang disalurkan perbankan tersebut 85.557 unit.

Berikutnya, bank pelaksana FLPP dengan penyaluran tertinggi adalah  BTN Syariah (18.114 unit), BNI (16.355 unit), BRI (9.657 unit), BJB (5.223 unit), BSI (4.491 unit), Bank Mandiri (2.242 unit), Bank Sumselbabel (1.643 unit), Kalbar (1.291 unit), Bank Jambi (1.169 unit), Bank Nagari (1.106 unit), dan Bank NTB Syariah 1.073 unit. Sedangkan sisanya, lanjut Arief, disalurkan oleh bank lainnya.

Sebagai informasi, FLPP merupakan salah satu skema kredit kepemilkan rumah (KPR) untuk pembiayaan rumah subsidi khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengelolaan FLPP ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui PPDPP.

Berdasarkan informasi di situs PPDPP, ada sejumlah syarat bagi warga untuk bisa menerima fasilitas FLPP tersebut: warga negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia; berusia 21 tahun atau telah menikah; penerima maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah; penghasilan maksimum 8 juta untuk rumah tapak dan susun; memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun; dan memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Program KPR FLPP ini menawarkan sejumlah fasilitas khusus seperti suku bunga rendah dan fixed 5 persen, jangka waktu 20 tahun, angsuran terjangkau, bebas premi asuransi, bebas PPN, dan uang muka ringan.

Anggaran FLPP ini setiap tahunnya terus naik setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data PPDPP, realisasi FLPP pada 2018 mencapai 57.939 unit dengan anggaran Rp5,89 triliun, 2019 sebesar 77.835 unit (Rp7,55 triliun), dan tahun lalu sebesar 109.253 unit (Rp11,23 triliun).

Pada 2022, pemerintah menyiapkan anggaran Rp28,2 triliun. Menyitir Antara, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan anggaran tersebut untuk target sebesar 200 ribu unit rumah subsidi.

Namun, perlu dicatat, penyaluran FLPP tahun depan akan sepenuhnya ditangani BP Tapera. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kemudian dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.