Perangi Mafia Tanah, Menteri ATR Kebut Digitalisasi Layanan Pertanahan

Hadi mengatakan, akan terus melakukan penyempurnaan sistem sebelum layanan pertanahan diimplementasikan menyeluruh. Hal ini diharapkan akan menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh para mafia tanah.

Hadi mangatakan bahwa meski sudah diterapkan, pengecekan secara manual juga tetap akan dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan. “Kita harus melakukan double check, cek pertama adalah proses secara robot dimasukkan ke suatu sistem, ketika keluar, kita harus cek lagi secara fisik, benar tidak luasnya sekian, atas nama siapa, sesuai dengan yang diinginkan,” ujarnya.

Digitalisasi layanan pertanahan ini adalah bagian dari pelaksanakan tiga instruksi utama Presiden Joko Widodo kepadanya saat mulai menjabat Menteri ATR/Kepala BPN. Ketiga tugas tersebut adalah mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia, menyelesaikan konflik pertanahan, dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Untuk itu, Hadi berharap setiap insan pertanahan di Kementerian ATR/BPN dapat menjalankan, mengembangkan, hingga memaksimalkan layanan pertanahan digital itu.

Adapun target pertama Hadi dalam penugasan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yakni bisa memberikan 126 juta sertifikat tanah bagi rakyat. “Sampai saat ini sudah teralisasi sebanyak 81 juta,” katanya.

Masalah lain yang menjadi sasaran Hadi adalah sengketa tanah. “Ini kemungkinan ada overlapping antara milik institusi maupun satuan lain dengan milik rakyat,” ucapnyanya.