Permen ESDM Nomor 19/2021 Cegah Monopoli Penyaluran Gas

Dalam ketentuan lama, yakni Permen ESDM No.4/2018, kegiatan pengembangan fasilitas dan penyaluran gas oleh perusahaan pemegang izin niaga baru memang hanya bisa dilakukan kepada pelanggan yang belum terlayani. Di samping itu, pengembangan dan penyaluran gas oleh perusahaan baru juga harus melalui proses pertimbangan dari BPH Migas yang prosesnya cukup lama.

Ia mencontohkan, permohonan pertimbangan dari Dirjen Migas atas pengajuan izin PT Pertamina Gas yang diajukan ke BPH pada Desember 2018 Desember, baru mendapatkan tanggapan 6 bulan setelahnya. Padahal, banyak wilayah jaringan distribusi yang belum ditetapkan jadwal lelangnya hanya dikuasai oleh satu badan usaha dan berpotensi merugikan konsumen jika terjadi monopoli.

"Proses pertimbangan ini memakan waktu cukup lama dengan Permen eksisting sebelum kami melakukan revisi. Sedangkan  perjanjian tingkat layanan (service level agreement/SLA) perizinan hilir migas kita sudah putuskan 10-15 hari kerja," jelasnya.

Ego juga menepis kecurigaan sejumlah anggota dewan bahwa regulasi tersebut akan merebut kewenangan BPH Migas. Sebab, sesuai dengan tupoksinya, BPH hanya dimintai petimbangan atau rekomendasi dalam tiap penerbitan izin usaha niaga migas. 

Selain itu, wewenang dalam melakukan lelang wilayah jaringan distribusi juga masih ada di BPH Migas dan tak diubah sama sekali. "Tujuannya agar kita bisa lebih mendorong pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas untuk domestik. Kedua, agar rekomendasi (izin) tersebut dapat diproses untuk tujuan menghindari praktek monopoli oleh 1 badan usaha niaga yang dapat melemahkan posisi konsumen gas," tandasnya