Pertumbuhan Ekonomi 2022 Ditargetkan di Kisaran 5,5 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2022 telah ditetapkan sebagai periode keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. 

Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata dia, kepastian hukum dan dukungan pemerintah akan terus dijalankan demi kemudahan investasi dan berusaha. Pemerintah berkomitmen melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi.

Ia melanjutkan, keputusan Mahkamah Konstituti terkait revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.

“Selain itu, momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga harus dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (12/12).

Terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama Presidensi G20, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Ketiganya dirangkai dalam tema "Recover Together, Recover Stronger". 

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 bukan hanya seremoni saja namun menghasilkan hasil  nyata yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia,” kata dia.

Presidensi Indonesia di G20 diprediksi membantu penciptaan sekitar 33 ribu lapangan kerja. Dengan lebih dari 150 pertemuan yang akan digelar di 19 kota dan kehadiran sekitar 18 ribu lebih delegasi, akan meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp7,4 triliun, manfaat totalnya sebanyak 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali.

Adapun, angka sasaran pertumbuhan ini lebih rendah dari sebelumnya yang tercantum dalam dokumen negara KEM PPKF RAPBN Tahun 2022, sebesar 5,2 persen hingga 5,8 persen. Sementara itu, pada RUU APBN 2022, pendapatan negara diproyeksikan membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan optimalisasi, yaitu sebesar Rp1.840,7 triliun. 

Pendapatan terbagi menjadi pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.840,1 triliun, yang terbagi menjadi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp333,2 triliun. Selain itu, pendapatan negara juga ditargetkan dari penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun pada RUU APBN 2022. 

Sedangkan, belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.708,7 triliun pada tahun anggaran 2022. Belanja tersebut dibagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Untuk belanja pemerintah pusat, ditargetkan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp940,6 triliun, dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp997,7 triliun. 

Dengan demikian, total menjadi Rp1938,3 triliun. Lalu, untuk TKDD, ditargetkan transfer ke daerah adalah sebesar Rp702,4 triliun, dan dana desa sebesar Rp68 triliun. Sehingga, total TKDD sebesar Rp770,4 triliun. Oleh sebab itu, surplus/defisit anggaran tahun 2022 sebesar Rp868 triliun, atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, defisit ini ini dijaga untuk melanjutkan proses konsolidasi fiskal.