Perusahaan AS Akan Bangun PLTN Pertama Indonesia Senilai Rp17 Triliun

02 Mei 2024, 13:02 WIB

Ilustrasi PLTN. (dok. ThorCon Power Indonesia)

Jakarta, FORTUNE – PT ThorCon Power Indonesia (TPI), perusahaan reaktor nuklir yang berpusat di Amerika Serikat (AS), mengungkapkan akan terlibat pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama Indonesia dengan nilai investasi Rp17 triliun.

Direktur Operasi TPI, Bob S. Effendi, mengatakan PLTN ini nantinya akan memiliki kapasitas hingga 500 Megawatt (MW) dengan perhitungan produksi dan pengembangan hingga US$1.000 per Kilowatt (KW). Dengan demikian, nantinya dengan penjualan sebesar US$6 sen saja sudah bisa menguntungkan.

“Kalau kita bagi Rp17 triliun terhadap 500 MW, kita dapat kurang lebih angkanya US$ 2.500 per KW ya. Nah US$ 2.500 itu per KW memang angka yang di higher end dari PLTU batu bara, tapi itu karena ada development cost. Namun yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kami berharap juga dapat di implementasi di Indonesia, cost kita itu cuma US$1.000 per KW,” kata Bob, dalam program Energy Corner, Selasa (30/4).

Menurutnya, PLTN bisa menggantikan posisi batu bara sebagai sumber energi primer di Indonesia, dengan ketersediaan energi yang mumpuni. "Karena, kita memiliki kemampuan yang tinggi dari sisi kemampuan. Kita dapat beroperasi hampir 90 persen daripada seluruh waktu jadi kapasitas faktornya,” ujarnya.

Bob juga menjelaskan untuk menggantikan batu bara, pemerintah perlu sumber energi yang bisa mendekati sumber beban namun tetap dengan hasil listrik yang murah dan terjangkau. Sumber energi tersebut juga harus bisa beroperasi kapanpun dan tidak bergantung pada kondisi alam.

Berharap regulasi dipercepat

Menurutnya, saat ini PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 79/2014, masih menepatkan nuklir sebagai opsi terakhir sumber EBT. “Namun demikian, saat ini Dewan Energi Nasional (DEN) bersama ESDM mengingat kita perlu mencapai net zero emision (NZE) di 2060 dan mempensiunkan batu bara (jadi) salah satu opsinya, maka nuklir itu tidak terhindari,” katanya.

Ia berharap pemerintah bisa segera meresmikan revisi kebijakan pada tahun ini agar bisa jadi payung hukum penggunaan nuklir sebagai salah satu sumber energi di Indonesia yang ditargetkan sudah bisa mulai beroperasi pada 2032 mendatang–sesuai Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

TPI diyakini mampu beroperasi lebih cepat, yakni pada tahun 2030. “Katanya sedang harmonisasi dan ditargetkan diketok atau ditandatangani Presiden di tahun ini. Saya sih berharap sebelum Agustus sudah bisa lahir,” ujar Bob.

Provinsi Babel jadi lokasi

PLTN pertama Indonesia yang akan dibangun ini rencananya berada di Bangka Belitung (Babel). “Sebenarnya, saat kami selesai menyelesaikan studi kami di 2019 dengan ESDM, itu ada tiga provinsi, salah satunya Bangka Belitung ya. Nah, cuma dari tiga provinsi itu, yang dengan cepat menyambut dengan baik itu adalah Gubernur Bangka Belitung,” katanya.

Menurut Bob, pembangunan PLTN tidak bisa berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. Selain itu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BATAN) sebelumnya sudah mengedukasi di wilayah tersebut, sehingga masyarakat dinilai lebih siap. Provinsi Babel juga memiliki kandungan mineral ikutan dari Timah, yaitu Thorium, sebagai bahan sumber energi yang luar biasa bagi PLTN, namun belum termanfaatkan.