Peternak Minta Pemerintah Tetapkan Wabah PMK Jadi Kejadian Luar Biasa

Menurut Budiono, pemerintah mesti menyediakan anggaran cukup besar, baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelaksanaan vaksinasinya, operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, maupun dukungan untuk para peternak yang terdampak PMK. Kemungkinannya, “PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama,” kata Budiono.

KSI pun meminta pemerintah dapat menyalurkan insentif/kompensasi kepada para peternak yang hewannya sudah tertular PMK dan mati karena penyakit tersebut. Langkah yang bisa diambil, di antaranya, menyampaikan kepada OJK untuk menghapus atau—seburuk-buruknya—menunda pembayaran pinjaman ke lembaga keuangan dalam bentuk pinjaman apa pun yang diajukan untuk usaha ternak ketika hewan ternak peminjamnya mati akibat PMK. Pemerintah juga dapat membantu dalam hal penolakan klaim asuransi atas ternak yang terpapar PMK, agar perusahaan asuransi dapat memasukkan klausul PMK sebagai bagian addendum yang tidak terpisahkan dari polis awal.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah, mengatakan pihaknya belum bisa mengatakan apakah PMK akan menjadi pandemi atau tidak. Ia berharap adanya vaksin PMK mampu membuat penanganan PMK lebih terkendali.

“Saya belum bisa jawab ke situ. Mudah-mudahan vaksin (PMK) datang, (dan penyakit) terkendali dengan baik. Itu doa kita,” ujar Nasrullah saat ditemui di kantor KPPU, Kamis (9/6).

Vaksin yang berhasil didatangkan telah mencapai 800 ribu dosis dan berasal dari Prancis.

Kementerian Pertanian telah mengusulkan anggaran Rp4,42 triliun untuk penanganan wabah PMK pada 2022. Alokasi terbesarnya adalah untuk pembelian vaksin dan penggantian hewan ternak yang mati karena PMK.

Untuk pembelian 28 juta dosis vaksin, kurang lebih membutuhkan Rp1,06 triliun. Dana ini baru untuk 2 kali vaksin hingga Desember 2022. Sedangkan untuk kompensasi hewan ternak yang mati mencapai Rp2,4 triliun dengan estimasi per ekor Rp10 juta.