Potensi Dampak Perang Iran-Israel Amerika ke Indonesia, Sektor Apa Saja yang Terpengaruh?

Sektor energi menjadi kanal transmisi paling awal. “Lihat pertama tentu harga minyak naik, pasti itu pertama,” ujar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu (1/3). Pernyataan tersebut merujuk pada respons historis pasar terhadap konflik di Timur Tengah yang kerap diikuti lonjakan harga minyak mentah.

Data pasar menunjukkan harga minyak WTI sempat naik ke kisaran 67 dolar AS per barel, sementara minyak Brent dilaporkan melonjak hingga sekitar 80 dolar AS per barel dalam perdagangan over the counter. Sejumlah analis bahkan memperkirakan harga berpotensi menembus 100 dolar AS per barel apabila gangguan pasokan berlanjut.

Iran memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima hingga sepertiga perdagangan minyak dunia via laut. Setiap ancaman terhadap jalur ini meningkatkan premi risiko geopolitik di pasar energi.

Indonesia sebagai pengimpor bersih minyak berpotensi terdampak melalui kenaikan biaya impor, tekanan terhadap subsidi energi, serta risiko pelebaran defisit neraca perdagangan. Jusuf Kalla juga menyebut, “Biasanya kita mengimpor minyak dari Timur Tengah karena kita kekurangan. Sekarang pasti stop,” merujuk pada potensi gangguan pasokan jika konflik meluas.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar APBN difungsikan sebagai shock absorber untuk meredam transmisi konflik, terutama pada energi dan pangan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai eskalasi konflik berisiko mengganggu arus perdagangan menuju Timur Tengah dan sekitarnya.

“Selain mengganggu kelancaran perdagangan ke Timur Tengah, kami rasa kita juga harus mengantisipasi kenaikan atau lonjakan biaya perdagangan, baik yang disebabkan oleh peningkatan beban asuransi perdagangan maupun karena penurunan volume kapal yang dapat melintas ke kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika karena eskalasi konflik ini,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Minggu (1/3).

Penutupan atau pembatasan akses di sekitar Selat Hormuz meningkatkan biaya asuransi dan ongkos angkut laut. Riset NH Korindo Sekuritas juga mencatat tarif Very Large Crude Carrier (VLCC) berpotensi melanjutkan tren kenaikan seiring meningkatnya risiko pengiriman.

Dampak tidak langsung juga muncul dalam bentuk tekanan inflasi impor, khususnya produk dari Timur Tengah seperti minyak dan kurma, terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri ketika permintaan domestik meningkat. Kenaikan harga energi turut mendorong biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya dapat diteruskan ke harga barang dan jasa.

Gangguan logistik juga terjadi di sektor penerbangan. Laporan internasional menyebut ribuan penerbangan global tertunda dan dibatalkan setelah sejumlah bandara di kawasan konflik ditutup sementara.

“Sebagian penerbangan internasional yang melewati kawasan Timur Tengah turut terdampak, sebagian dibatalkan. Namun ada perjalanan yang saat ini belum terdampak,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangannya, Minggu (1/3)

Pemerintah menyebut Garuda Indonesia dan Lion Air untuk rute tertentu masih beroperasi dengan penyesuaian jalur.

Konflik turut memicu sentimen risk-off global. Harga emas naik mendekati atau melampaui 5.220 dolar AS per troy ons, mencerminkan peningkatan permintaan aset safe haven.

Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia dan BRI Danareksa Sekuritas menilai ketegangan geopolitik menjadi katalis positif bagi saham berbasis emas dan energi, tetapi meningkatkan risiko bagi pasar saham secara umum, khususnya di negara emerging markets.

Dalam situasi ketidakpastian, arus modal cenderung bergerak ke aset yang dianggap lebih aman seperti obligasi pemerintah negara maju dan dolar AS. Kondisi ini berpotensi menekan nilai tukar negara berkembang, termasuk rupiah.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Ia menyebut posisi cadangan devisa per Januari 2026 sebesar 154,6 miliar dolar AS dinilai memadai sebagai instrumen stabilisasi.

Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat guna menjaga daya beli masyarakat apabila terjadi fluktuasi harga komoditas global.

Perkembangan konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa transmisi risiko geopolitik dapat menjalar cepat ke sektor energi, perdagangan, logistik, hingga pasar keuangan Indonesia.