Jakarta, FORTUNE - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap permintaan Presiden Prabowo Subianto agar sejumlah proyek strategis, termasuk hilirisasi nikel dan gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), segera memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.
“Dalam kurun waktu dekat setelah saya melapor kepada Bapak Presiden, dari sekian banyak proyek hilirisasi itu sudah harus ada yang dilakukan groundbreaking,” kata Bahlil saat memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Prabowo yang disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/5).
Menurut Bahlil, proyek-proyek tersebut penting dalam membangun rantai pasok industri baterai kendaraan listrik (EV) domestik. Secara khusus, hilirisasi nikel menjadi kunci utama dalam menghasilkan bahan baku baterai mobil listrik, yang merupakan bagian dari agenda besar pemerintah menuju transisi energi.
Selain nikel, pemerintah juga fokus pada hilirisasi batu bara menjadi DME. Produk ini dirancang sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG) domestik, yang selama ini sebagian besar masih diimpor.
“Pemerintah akan melakukan hilirisasi di bidang nikel untuk membangun ekosistem baterai mobil, kemudian membangun bahan baku baterai mobil. Selain itu juga akan membangun DME,” ujar Bahlil.
Namun demikian, Bahlil enggan menguraikan detail dan lokasi proyek yang diminta Prabowo untuk segera dilakukan groundbreaking. Kepala Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sebelumnya menyatakan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME bertujuan mengolah batu bara berkalori rendah untuk mengurangi impor LPG.
Bahlil menekankan, pendanaan proyek kali ini akan berasal dari anggaran negara dan perusahaan swasta nasional, berbeda dari rencana pengembangan DME sebelumnya yang bergantung pada investor asing. Ia mengindikasikan salah satu sumber pendanaan proyek DME berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Saya pikir kali ini enggak ada ketergantungan kepada pihak lain [asing]," kata Bahlil.
Pemerintah menargetkan nilai hilirisasi mencapai US$618 miliar pada 2025 dengan menyasar 21 proyek dalam tahap pertama. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, seperti minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.
Proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah pada sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit menjadi alumina. Sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan pun menjadi prioritas hilirisasi.