Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah mengamankan dan merelokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp300 triliun. Dana tersebut berasal dari pemangkasan pos-pos belanja birokrasi yang dinilai rawan diselewengkan, seperti anggaran perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK).
Presiden menegaskan dana tersebut akan dialihkan untuk program yang lebih produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Rp300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ujar Prabowo.
Pernyataan tegas ini disampaikannya dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pengawasan dan transparansi adalah kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Kita paham sejarah umat manusia: jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka ia akan korup. Kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut,” ujarnya di hadapan parlemen.
Setelah 299 hari menjabat, Prabowo mengaku semakin memahami besarnya tantangan dalam menutup celah penyelewengan pada berbagai institusi negara. Ia menegaskan, mandat dari rakyat melalui Undang-Undang Dasar mengharuskannya untuk memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi pada semua lini.
Sidang Tahunan MPR ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, dan perwakilan negara sahabat.
Tampak hadir pula sejumlah tokoh nasional, di antaranya Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta para mantan wakil presiden seperti Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Boediono, dan KH Ma’ruf Amin.