Pramono Anung Ungkap Rencana Perubahan Nama Bank DKI

Melihat situasi tersebut, Pramono menegaskan pentingnya pengelolaan Bank DKI yang lebih profesional dan bebas dari kepentingan eksternal maupun politik. Ia menolak praktik "titipan" dalam penempatan posisi penting di tubuh manajemen Bank DKI, seperti kursi direksi.

Ia menekankan jabatan strategis di bank DKI harus diisi oleh figur-figur yang memang memiliki kapasitas dan integritas tinggi dalam dunia perbankan.

Sebagai langkah lanjutan dari transformasi tersebut, Pramono juga mengusulkan untuk mengganti nama Bank DKI. Gagasan perubahan nama ini menjadi bagian penting dari strategi rebranding yang tengah dirancang.

Menurutnya, rencana perubahan nama Bank DKi tidak hanya menyentuh sisi visual dan identitas perusahaan. Namun, recana itu juga menyentuh aspek fundamental dari arah dan tujuan bank ke depan.

“Kita harus memikirkan untuk merubah nama DKI ini. Apakah Bank DKI menjadi Bank Jakarta atau Bank Global, sehingga kita lakukan yang namanya rebranding. Dan nanti kita bangun betul-betul menjadi buildingnya Bank Jakarta,” ucap Pramono.

Pramono menjelaskan bahwa rebranding ini selaras dengan visi besar yang sedang dibawanya, yakni menjadikan Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global teratas. Dalam visi “Jakarta Top 50 Global”, seluruh elemen kota termasuk institusi keuangan milik daerah seperti Bank DKI harus mengalami penyesuaian untuk menunjang daya saing kota Jakarta di mata dunia.

Selain alasan transformasi institusional, Pramono juga menyampaikan bahwa nama “DKI” tidak lagi relevan dengan status baru Jakarta. Sebagaimana diketahui, status ibu kota negara akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga Jakarta tidak lagi menyandang predikat sebagai Daerah Khusus Ibukota.

“Karena nanti Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tentunya kita tidak bisa mengambil kata-kata DKI. Dalam jangka menengah ini akan segera kami putuskan rebranding Bank DKI,” tutur Pramono dalam pernyataan resminya pada Selasa (15/4).

Walaupun rencana perubahan nama Bank DKI sudah masuk dalam agenda jangka menengah, tapi Pramono belum memastikan nama baru yang akan digunakan. Ia menyampaikan bahwa opsi-opsi seperti Bank Jakarta, Bank Betawi, atau Bank Global sedang dipertimbangkan.

“Apakah menjadi Bank Jakarta, apakah Bank Betawi, apakah menjadi bank global, ini sedang kami pikirkan dan segera akan kami putuskan,” ujarnya.

Nama yang dipilih nantinya akan selaras dengan arah strategis perusahaan dalam menghadapi tantangan perbankan modern. Pramono menegaskan akan segera memutuskan nama yang tepat.

Lebih jauh, rebranding Bank DKI juga dimaksudkan sebagai langkah awal untuk membawa tersebut menuju pasar modal. Pramono mengungkapkan Bank DKI akan dipersiapkan untuk masuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran saham perdana atau IPO.

Ia berharap dengan perubahan identitas dan perbaikan manajemen, Bank DKI akan memiliki daya tarik lebih besar di mata investor.

“Dengan rebranding itu mudah-mudahan kalau persiapan IPO-nya baik, maka Bank Jakarta ini, Bank DKI tadi akan menjadi bank yang mudah-mudahan lebih baik,” kata Pramono.

Langkah perombakan manajemen juga sudah mulai dilakukan. Salah satu tindakan nyata yang diambil oleh Pramono adalah pemberhentian Direktur Teknologi Informasi Bank DKI, Amirul Wicaksono.

Pemberhentian Direktur Teknologi Informasi Bank DKI dilakukan dalam rapat terbatas bersama jajaran Direksi Bank DKI di awal bulan April lalu. Pemicu keputusan itu adalah gangguan layanan yang terjadi pada malam takbiran (30/3) yang menyebabkan banyak nasabah tidak bisa mengakses layanan perbankan.

Insiden tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi di momen krusial menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Ketika seharusnya masyarakat dapat dengan mudah mengakses dana dan layanan transaksi, gangguan ini justru menyebabkan kekecewaan publik.

Atas instruksi langsung dari Pramono, manajemen Bank DKI juga telah melaporkan kasus gangguan sistem ini ke Bareskrim Polri agar dapat diproses secara hukum. Langkah ini menunjukkan komitmen tegas Pemerintah Provinsi DKI dalam mendorong akuntabilitas di sektor perbankan milik daerah.