Produksi Dalam Negeri Surplus, Tapi Impor Beras Masih Ada

Ketua Komisi IV DPR-RI, Sudin, menilai pemerintah tetap masih menghadapi soal klasik ihwal data sektor pertanian. Dia pun mengeklaim situasi pada sektor tersebut kian buruk. Salah satu parameternya: pembukaan kembali impor beras pada akhir 2022 hingga 500.000 ton.

"Ini menunjukkan produksi beras dan pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan untuk impor," ujar Sudin. 

Jika pun produksi beras Indonesia mengalami surplus, Sudin mempertanyakan ke mana larinya margin surplus tersebut karena data di atas tidak menguak secara lebih terperinci. Sudah begitu, Indonesia hingga saat ini masih terus mengambil kebijakan impor beras akibat kekurangan stok.

"Kalau surplus, kok harus ada impor?" ujar Sudin.

Pemerintah telah memberikan izin impor beras 500.000 ton. Pada Januari 2023, diperkirakan 200.000 ton beras akan memasuki Indonesia dan 300.000 ton sisanya akan masuk pada Februari 2023.

Mengacu pada data produksi padi 2022 yang dipaparkan dalam rapat, proyeksinya mencapai 55,36 juta ton atau setara 31,9 juta ton beras. Dengan tingkat produksi tersebut, produksi beras secara kumulatif mencapai surplus 1,7 juta ton dalam setahun.

Sudin juga mengungkapkan kejanggalan data tersebut. Pada 2015, anggaran Kementan Rp32,81 triliun dan hasil produksi beras mencapai 75,40 juta ton. Kemudian pada 2016, anggaran Kementan turun menjadi Rp27,63 triliun. Kemudian pada 2017 pun data menunjukkan terjadi surplus beras di Tanah Air sebesar 18,17 juta ton. Karena itu, ia mengaku heran bagaimana bisa ketika anggaran menurun tetapi angka produksinya meningkat. “Dibilang surplus, tapi ada impor,” kata Sudin.

Pada 2020, anggaran Kementan turun menjadi Rp15,8 triliun atau sekitar 50 persen dari anggaran pada 2015. Tetapi, produksinya tetap 54,65 juta ton. “Jangan ada alasan ini-itu. Padahal, setiap tahun alih fungsi lahan sawah,” ujarnya.