Profil Sudewo, Bupati Pati yang Naikkan Pajak 250 Persen

Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Slungkep, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kayen, dan SMA Negeri 1 Pati. 

Selepas SMA, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, lulus dengan gelar Sarjana Teknik Sipil pada 1991. Lalu, Sudewo meraih gelar magister di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada 1993 di bidang Teknik Pembangunan.

Sejak mahasiswa, ia aktif berorganisasi, di antaranya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS tahun 1991, serta tergabung dalam Keluarga Besar Marhaenis dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Sudewo mengawali karier profesionalnya di sektor konstruksi dengan bekerja di PT Jaya Construction pada 1993–1994. Ia kemudian beralih ke sektor pemerintahan sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994–1995. Pada 1995–1996, ia terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di wilayah Bali.

Tahun 1996, ia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan dipindahkan ke Kanwil PU Jawa Timur, di mana ia bertugas hingga 1999. Setelah itu, ia menjabat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar hingga 2006.

Di dunia politik, Sudewo pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun tidak terpilih. Ia kemudian menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2009–2013 dan 2019–2024. Sejak 2019, ia juga menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra.

Puncak karier politik Sudewo di tingkat daerah terjadi pada 20 Februari 2025, saat ia dilantik sebagai Bupati Pati periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Dalam masa jabatannya, ia berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk renovasi dan peningkatan layanan di RSUD RAA Soewondo.

Namun, pada awal kepemimpinannya, ia membuat keputusan kontroversial dengan menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen setelah 14 tahun tanpa penyesuaian tarif. Kebijakan ini, menurutnya, bertujuan untuk memperkuat pendapatan daerah demi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Kenaikan tarif PBB-P2 dinilai sangat drastis dan memicu protes luas dari masyarakat. Warga menilai beban pajak tersebut tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mereka. Protes disampaikan melalui media sosial maupun aksi demonstrasi langsung. Akun resmi Bupati Pati di media sosial dibanjiri kritik dari warganet yang menolak kebijakan ini.

Meski mendapat tekanan publik, Sudewo tetap bersikukuh dengan keputusannya. Mengutip Humas Kabupaten Pati, keputusan ini didasari pertimbangan bahwa sejak 2011 tidak ada penyesuaian tarif PBB-P2. Penyesuaian yang signifikan di tahun 2025 diharapkan mampu mengimbangi kebutuhan pembiayaan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan, fasilitas publik, hingga layanan kesehatan.

Dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati bisa menghimpun dana sekitar Rp36 miliar. Namun beban pengeluaran untuk membayar gaji pegawai honorer juga besar, yakni mencapai Rp110 miliar per tahun.

“Uang itu bukan untuk saya pribadi, tapi untuk gaji pegawai honorer. Dan itu semua adalah uang rakyat, uang panjenengan. Jadi mohon dipahami, ini bagian dari tanggung jawab kami,” jelasnya 

Demikian profil Bupati Pati Sudewo dengan latar belakang teknik sipil, pengalaman panjang di sektor konstruksi dan pemerintahan, serta rekam jejak politik di tingkat nasional dan daerah. Meski keputusan kenaikan PBB-P2 tahun 2025 memicu kontroversi dan penolakan publik, ia menyatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Pati.

1. Siapa itu Bupati Pati Sudewo?

Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968, memiliki latar pendidikan Teknik Sipil (UNS) dan Teknik Pembangunan (UNDIP), serta menjabat sebagai Bupati Pati sejak Februari 2025.

2. Apa keputusan kontroversial yang dibuat oleh Bupati Pati Sudewo?

Ia menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen pada tahun 2025, memicu penolakan publik luas.

3. Apakah kebijakan ini dinilai melanggar aturan?

Forum Diskusi Pati bersama LBH dan INHAKA menyimpulkan bahwa kenaikan PBB‑P2 tersebut melanggar prinsip pemerintahan yang baik dan peraturan daerah (Perda Nomor 1 Tahun 2024).