Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat

Lewat kontestasi Pilgub Jawa Barat 2024, Dedi Mulyadi dikenal sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030. Ia diketahui dilantik pada 20 Februari 2025.

Lahir pada 11 April 1971 di Subang, Dedi tumbuh dari keluarga sederhana. Masa anak-anak Dedi sudah membantu pekerjaan orangtuanya dengan mengembala domba dan berladang.

Dari didikan orangtuanya, Dedi tumbuh sebagai sosok yang pekerja keras dan bertanggung jawab.

Setelah lulus sekolah, Dedi melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman (STHP) dengan mengambil jurusan Hukum. Dedi menempuh studi Magister di Universitas Widyatama dan lulus pada tahun 2022. 

Dedi sering membagikan kegiatannya melalui akun media sosialnya, seperti Instagram, X, hingga YouTube.

Di bangku kuliah, Dedi dikenal sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi. Ia juga menempati posisi sebagai pengurus dan anggota.

Sebelum menjabat sebagai gubernur, Dedi pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Purwakarta periode 1999-2004 lewat Partai Golkar.

Di ajang Pilkada 2003, ia maju sebagai Wakil Bupati Purwakarta mendampingi Lily Hambali dan berhasil terpilih dan menjabat untuk periode 2003-2008.

Pada Pilbup 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta dan keluar sebagai pemenang berpasangan dengan Dudung B. Supardi.

Selain profil Dedi Mulyadi, kekayaannya juga menjadi perhatian publik mengingat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Dilansir Antara News, total kekayaan yang dilaporkan Dedi Mulyadi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp12.851.243.199 per 20 Agustus 2024.

Kekayaannya mencakup aset properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, simpanan kas, serta utang yang dimilikinya.

Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sejumlah kebijakan dan pernyataannya kerap menuai pro dan kontra di masyarakat.

Salah satu kebijakannya yang menjadi sorotan adalah larangan wisuda untuk tingkat TK dan SMA. Gubernur Jawa Barat ini menilai bahwa acara wisuda tidak relevan dengan dunia pendidikan dan membebani finansial orangtua atau wali siswa.

“Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” ungkap Dedi, dikutip dari Antara News.

Dedi menegaskan bahwa tidak akan mengubah keputusannya mengenai pelarangan wisuda.

Selain itu, ia berencana mengirim anak-anak nakal ke institusi TNI dan Polri untuk dididik secara militer. Rencana tersebut langsung mendapatkan berbagai respons dari masyarakat.

Baru-baru ini, Dedi menyampaikan rencana kebijakan vasektomi atau keluarga berencana (KB) untuk laki-laki sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).

Tidak heran, profil Dedi Mulyadi sebagai gubernur menjadi sorotan dari beberapa kebijakan dan pernyataannya yang kerap menuai pro dan kontra.

Meski beberapa kebijakannya menuai kontroversi di tengah masyarakat, profil Dedi Mulyadi menunjukkan perjalanan karier politiknya yang dinamis dan dinilai cukup berani dalam membuat sejumlah kebijakan.