Profil Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital

Pemilik nama lengkap Meutya Viada Hafid lahir pada 3 Mei 1978, Bandung, Jawa Barat. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan dasar di SD Menteng 02 dan SMPN 1 Jakarta.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan bersekolah di Crescent Girls School, Singapura dan lulus pada 1997.

Meutya kemudian melanjutkan studi di Universitas New South Wales, Australia dan meraih gelar sarjana pada bidang Manufacturing Engineering tahun 2001.

Tidak berhenti di situ saja, ia menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Indonesia pada bidang Ilmu Politik.

Sebelum terjun ke dunia politik, Meutya Hafid ternyata mengawali kariernya sebagai jurnalis. Ia kerap melakukan liputan di berbagai daerah konflik, mulai dari liputan darurat milier di Aceh pada tahun 2003 hingga liputan Palestina pada tahun 2007.

Salah satu liputan yang sangat berkesan baginya adalah saat dirinya meliput Pemilu di Irak pada tahun 2005. Ia datang bersama dengan Budiyanto, juru kamera yang juga meliput peristiwa tersebut.

Dalam proses peliputan, ia sempat diculik dan disandera selama tujuh hari oleh pasukan Mujahidin Irak. Keduanya selamat dari insiden tersebut dan dibebaskan pada 21 Februari 2005.

Dari peristiwa ini, namanya semakin dikenal oleh publik. Bahkan, memengaruhi pandangannya mengenai banyak hal, termasuk politik dan kebijakan luar negeri. 

Kejadian yang pernah dialaminya tersebut akhirnya dituangkan ke dalam bukunya yang berjudul 168 Jam dalam Sandera.

Sebagai jurnalis, Meutya Hafid juga sempat beberapa kali meraih berbagai penghargaan bergengsi. Salah satunya Elizabeth o' Neill Journalism Award pada tahun 2007.

Ia juga sempat dianugerahi Kartu Pers Nomor Satu atau Press Card Number One (PCNO) yang ditujukan pada wartawan profesional dengan kompetensi dan integritas.

Setelah tujuh tahun berkarier sebagai jurnalis, ia mengambil langkah kariernya di dunia politik. Perjalanan politiknya dimulai ketika memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2008.

Saat itu, ia maju dalam pemilihan anggota DPR periode 2009-2014 dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara I.

Meutya berhasil masuk Senayan dan megawali kiprahnya di dunia birokrasi sebagai angota dari Komisi XI yang menangani bidang keuangan dan perbankan. Ia beberapa kali berinisiatif dalam sejumlah kasus, seperti Merpati Air dan kasus Citibank.

Dari Komisi XI, ia kemudian terpilih untuk dua periode berikutnya. Di periode terakhir, ia ditempatkan pada Komisi I DPR yang khusus menangani bidang luar negeri, pertahanan, komunikasi, informatika, dan intelijen pada tahun 2012.

Pada tahun 2014, ia menjadi wakil ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dan wakil ketua Komisi I DPR. Saat itu, ia menginisiasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan program sertifikasi wartawan.

Di tahun 2019, ia menjadi perempuan pertama yang menjadi ketua Komisi I DPR RI. Ia berhasil menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan berperan pada perubahan UU ITE untuk perlindungan anak di ranah digital.

Di bawah kepemimpinannya, ia telah menghasilkan 13 Undang-Undang.

Perjalanan kariernya yang mengesankan, terutama di bidang komunikasi dan digital ternyata membawanya ke perjalanan karier yang lebih besar.

Presiden Prabowo menunjuknya Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Ia juga akan dibantu oleh Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria sebagai wakil menterinya.

Berbagai tantangan sebagai Menteri Komunikasi dan Digital menantinya untuk dihadapi, Terlebih pada persoalan kebocoran data, judi online, hingga perlindungan data pribadi yang marak terjadi di tengah masyarakat.

Profil Meutya Hafid yang Mengawali karier sebagai jurnalis, ia pun meniti karier di birokrasi sebagai anggota DPR RI. Segala pengalaman tersebut menjadi tumpuan perjalanan barunya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.