Project Dunbar, Kolaborasi 4 Bank Sentral untuk Mata Uang Digital

Asisten Gubernur (Sistem Keuangan) Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, mengatakan peningkatkan pembayaran lintas batas telah menjadi prioritas tak hanya bagi otoritas moneter global melainkan juga program yang mereka fokuskan di dalam negeri.

"Kami senang dapat berkolaborasi dengan BIS Innovation Hub dan mitra bank sentral dalam inisiatif penting ini untuk mengeksplorasi bagaimana platform bersama sejumlah CBDC dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan, biaya, dan transparansi transaksi grosir lintas batas," ucapnya.

Sementara Asisten Gubernur Bank Negara Malaysia Fraziali Ismail menuturkan platform bersama multi-CBDC di bawah Project Dunbar penting karena berpotensi melampaui aturan pembayaran lama dan berfungsi sebagai dasar untuk platform penyelesaian internasional yang lebih efisien.

"Kami berharap proyek ini akan memacu kolaborasi publik-swasta yang lebih besar untuk memungkinkan pembayaran lintas batas yang cepat dan tanpa gesekan dengan menggabungkan manfaat teknologi buku besar yang terdistribusi dan efisiensi dari platform bersama," tuturnya

Di Indonesia, pengembangan CDBC sebenarnya juga telah dikaji Bank Indonesia sejak 2018. Namun hingga kini proyek tersebut tak kunjung terealisasi karena berisiko menghancurkan keseluruhan sistem perbankan yang telah ada di dalam negeri

"Kalau sebuah bank sentral mengeluarkan CBDC secara salah desain, dia akan menghancurkan semua bank,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam diskusi virtual 25 Agustus lalu..

Menurut Erwin, teknologi sebetulnya sudah memungkinkan Bank Indonesia mengeluarkan CDBC seperti cryptocurrency. Namun, apabila uang digital BI dapat dipergunakan langsung oleh masyarakat, perbankan komersial berpotensi tidak lagi dibutuhkan masyarakat.

Kendati demikian, jika arus digitalisasi menguat, bank sentral tetap akan melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan uang digital. Saat ini BI sedang memikirkan cara agar uang digital tersebut dapat relevan dan tidak menghancurkan keseluruhan sistem perbankan yang telah ada di Indonesia.

Alasan lain belum diterbitkannya CDBC oleh BI adalah belum direvisinya Undang-Undang yang selama ini hanya mengakui penggunaan mata uang fisik dalam bentuk kertas atau koin. Di sisi lain, menurut Erwin, setiap kementerian dan lembaga pemerintah juga masih perlu bersinergi membuat strategi nasional menghadapi digitalisasi.

"Karena ada beberapa hal tentang infrastruktur digital yang harus dibangun dulu, termasuk sistem hukum, khususnya perlindungan data dan konsumen," imbuh Erwin.