PUPR Gelontorkan US$4,5 Miliar untuk Bangun IKN Sampai 2024

Pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk turut serta dalam pembangunan IKN melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pemerintah pun menjamin keamanan investasi pada megaproyek IKN melalui landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Diana, mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, bertandang ke acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang pada Selasa (28/2). Dalam kegiatan tersebut, dia mengajak para investor dan mitra bisnis Jepang menanamkan modal di IKN.

Pembangunan IKN akan dilakukan dalam 5 tahap yang membentang pada kurun 2022–2045. Tiap tahap akan memperhatikan kelestarian alam dan inklusivitas penduduk.

Tahap pertama (2022–2024) berfokus pada pembangunan kompleks Istana Kepresidenan, perkantoran pemerintah, perumahan ASN dan personil Hankam, serta infrastruktur telekomunikasi, energi/kelistrikan, dan simpul konektivitas/transportasi.

Tahap kedua (2025–2029) akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan seperti perkantoran, kawasan industri, hotel, dan universitas, serta pertahanan.

Tahap ketiga (2030–2034) akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan seperti sistem angkutan umum dan pengelolaan air, pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan seperti perkantoran, kawasan bisnis, kawasan industri, hotel, dan universitas, serta pertahanan.

Tahap keempat (2035-2039) akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan seperti kereta api regional, ekspansi sistem pengelolaan air limbah, pembangunan solar farm, pengembangan 4 kawasan seperti KIPP tahap 2A, IKN Barat, IKN Timur, dan Kawasan Utara. 

Tahap kelima (2040-2045) akan berfokus pada infrastruktur transportasi tahap akhir dan pengembangan potensi bendungan multiguna.