Jakarta, FORTUNE — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi nasional mencapai Rp1.539,2 triliun pada periode Januari–September 2026. Angka ini mencerminkan pertumbuhan 7,3 persen secara tahunan (yoy) dan memenuhi 75,4 persen dari target Rp2.041,3 triliun tahun ini.
Sektor hilirisasi menjadi penopang dengan realisasi Rp480 triliun atau 31,2 persen dari total investasi. Sektor mineral mendominasi dengan nilai Rp335,1 triliun. Perinciannya mencakup komoditas nikel Rp118,9 triliun, bauksit Rp115,7 triliun, besi baja Rp40,8 triliun, tembaga Rp39,5 triliun, dan pasir silika Rp7 triliun.
Selain mineral, investasi hilirisasi ditopang oleh sektor perkebunan dan kehutanan Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan pemerintah mendorong investasi guna memperkuat industrialisasi dan menambah nilai ekonomi domestik.
“Tentunya kita harus senantiasa jemput bola, mendengarkan masukan agar iklim investasi dan industri kita meningkat. Karena memang yang kita inginkan dari investasi dan hilirisasi yang masuk adalah ujungnya industrialisasi,” kata Rosan usai rapat terbatas ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan secara virtual, Senin (19/10).
Rosan memaparkan, kontribusi hilirisasi terhadap investasi nasional mengalami kenaikan. Pada 2024, porsinya berada pada 26 persen, kemudian menjadi 34 persen pada triwulan III-2026. Secara kumulatif sepanjang sembilan bulan pertama 2026, kontribusinya berada pada level 31 persen.
“Walaupun dari Januari ke September itu kontribusinya 31 persen. Tentunya kita akan tetap mendorong agar investasi ini terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas dan juga bisa memberikan dampak yang positif seperti penyerapan tenaga kerja,” ujar Rosan.
Persebaran investasi hilirisasi saat ini terkonsentrasi di luar Pulau Jawa dengan nilai Rp373,1 triliun (78 persen). Lima provinsi dengan realisasi tertinggi adalah Sulawesi Tengah (Rp100,4 triliun), Maluku Utara (Rp84,1 triliun), Jawa Barat (Rp36,9 triliun), Kalimantan Barat (Rp35,4 triliun), dan Sulawesi Tenggara (Rp27,9 triliun).
Secara keseluruhan nasional, penanaman modal di luar Jawa pada Januari–September 2026 mencapai Rp779,4 triliun (50,6 persen) dan di Jawa Rp759,8 triliun (49,4 persen). Berdasarkan asal modal, penanaman modal asing (PMA) memimpin dengan Rp777,8 triliun (50,5 persen), disusul penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp761,4 triliun (49,5 persen).
Singapura menjadi asal PMA nomor satu dengan US$14 miliar, diikuti Hong Kong US$12,8 miliar, Cina US$5 miliar, Amerika Serikat US$3,4 miliar, dan Jepang US$2,6 miliar.
Kelima negara tersebut menyumbang sekitar 80 persen dari total realisasi PMA sembilan bulan pertama tahun ini.
Serapan pekerja dari realisasi investasi Januari–September 2026 mencapai 2.194.496 orang.
Khusus pada triwulan III-2026, investasi mencapai Rp528,7 triliun (tumbuh 7,6 persen yoy), terdiri atas PMA Rp270,2 triliun dan PMDN Rp258,5 triliun, dengan serapan pekerja 745.634 orang. Realisasi hilirisasi pada triwulan ini mencapai Rp179,9 triliun (meningkat 19,4 persen dalam setahun).
Pertumbuhan investasi di Jawa pada triwulan III (13,9 persen (yoy)) melampaui luar Jawa (2,2 persen). Kendati demikian, nominal investasi di luar Jawa tetap mendominasi dengan Rp271,6 triliun, berbanding Rp257,1 triliun di Jawa.
Di sisi lain, total investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo (Oktober 2024–September 2026) mencatat angka Rp3.923,2 triliun. Pencapaian ini memenuhi 30,1 persen dari kebutuhan investasi nasional periode 2025–2029 yang dipatok Rp13.032,8 triliun.
Pada periode dua tahun tersebut, investasi menyerap 5.485.944 pekerja. PMDN menyumbang Rp1.998,7 triliun (50,9 persen) dan PMA Rp1.924,5 triliun (49,1 persen). Wilayah luar Jawa menyumbang Rp2.031 triliun (51,8 persen) dan Jawa Rp1.892,2 triliun (48,2 persen).