Penyaluran Banpres Usaha Mikro 2021 Capai Rp15,24 Triliun

Arif mengatakan, pemerintah menyadari bahwa penyaluran bantuan,apapun bentuknya hendaklah selalu mengutamakan asas tepat sasaran dan asas manfaat yang tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi penyalurannya.

"Kami berharap dalam proses akhir penyaluran BPUM ini, dapat mengakomodir seluruh lapisan pelaku usaha mikro termasuk binaan dari berbagai instansi baik dari eksekutif maupun legislatif serta lembaga-lembaga lainnya,” ujarnya.

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Eddy Satriya mengatakan, terdapat perbedaan antara penyaluran BPUM pada 2020 dengan 2021, terutama mengenai lembaga pengusulnya. Pada 2020, terdapat lima lembaga pengusul BPUM sedangkan pada 2021, data usulan penerima BPUM hanya berasal dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM. 

Usulannya dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota  kemudian dikirim ke dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi guna ditelaah dan selanjutnya dikirim ke Kemenkop untuk diverifikasi. Ia juga menyampaikan apreasiasi atas peran Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah yang menjadi salah satu pendorong suksesnya Program BPUM.

Eddy meminta koordinasi bisa terus berlanjut sehingga program ini dapat dijalankan secara akuntabel. Lalu bisa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui tangguh dan bertahannya usaha mikro yang merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia. 

Usaha Mikro merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia yang proporsinya mencapai 99,62 persen dari total 64.166.606 Usaha yang ada di Indonesia dengan kontribusi UMKM kepada PDB sebesar 60,5 persen, UMKM tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang cukup besar dalam mempengaruhi Perekonomian Negara Indonesia.