Jakarta, FORTUNE - Lonjakan defisit fiskal 2025 yang terjadi di Indonesia mencapai 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai masih dalam batas wajar, dan perlu dilihat lebih proposional.
Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist sekaligus ASEAN Economist HSBC Pranjul Bhandari, mengatakan peningkatan defisit terutama dipicu oleh lemahnya pertumbuhan PDB nominal yang berdampak langsung pada kinerja penerimaan pajak. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan bertambahnya belanja negara pada sejumlah program kesejahteraan sosial, utamanya program makanan bergizi gratis (MBG).
"Pendapatan yang sangat rendah, pengeluaran yang tinggi bersama-sama meningkatkan defisit fiskal," ujar Pranjul dalam HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook 2026 yang digelar secara daring, Senin (12/1).
Kendati demikian, menurut Pranjul, pada 2026 situasi bisa jadi berbeda. Ia memperkirakan PDB nasional berpeluang membaik sehingga bisa mendanai program-program pemerintah agar lebih optimal.
Pranjul menyoroti implementasi program MBG memang tidak bisa secepat dan seoptimal rencana semula, hal ini bahkan terjadi di banyak negara di dunia. Dalam praktiknya, peluncuran program serupa umumnya berlangsung bertahap dengan cakupan yang lebih terbatas.
"Saya telah melihat banyak negara di Asia, seperti India, di Amerika Selatan misalnya Brasil, bahkan di Eropa, katakanlah Prancis, di mana skema makanan gratis ada di sana, tetapi itu belum menjadi sesuatu yang benar-benar. Sehinga menyebabkan defisit fiskal yang sangat berlebihan," katanya.
Oleh karenanya, Pranjul optimistis potensi membengkaknya defisit fiskal semakin kecil. Hal itu didasarkan pada pernyataan Menteri Keuangan yang hingga kini tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit di bawah ambang batas 3 persen.
"Apakah pada akhirnya 3 persen akan dilewati atau tidak, waktu akan memberi tahu. Tapi saya pikir jangan terbawa oleh apa yang terjadi pada tahun 2025," tegas dia.
Angka tersebut lebih tinggi dari proyeksi awal yang berada di kisaran 2,5 persen, lalu direvisi menjadi 2,7 persen, sebelum akhirnya mendekati ambang batas tiga persen.