Rilis Laporan APBN Telat, Sri Mulyani Berdalih karena Ini

13 Mar 2025, 13:43 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan realisasi APBN Kita Februari 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3). (Eko Wahyudi/Fortune Indonesia)

Intinya sih...

Kementerian Keuangan terlambat merilis laporan APBN Januari 2025 karena ketidakstabilan data keuangan negara.
Defisit APBN 2025 sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13% dari PDB, dengan pendapatan negara mencapai Rp316,9 triliun dan belanja negara mencapai Rp348,1 triliun.
Belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun, atau 14,9 persen dari target.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Kementerian Keuangan terlambat melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari 2025. Laporan yang seharusnya dirilis pada Februari 2025 ini terlambat satu bulan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berdalih ketidakstabilan data keuangan negara pada awal tahun menjadi alasan keterlambatan pihaknya dalam melaporkan kinerja keuangan negara melalui APBN KiTA.

"Kami melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (13/3).

Ia melanjutkan, pihaknya memutuskan untuk menunggu hingga data penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan lebih stabil sebelum mengadakan rilis APBN.

"Sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTA 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil sehingga tidak terjadi kemungkinan terjadinya salah," ujar Bendahara Negara.

Defisit APBN Rp31,2 triliun

Sri Mulyani melaporkan APBN per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN,” ujar dia.

Pendapatan negara pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN 2025 yang mencapai Rp3.005,1 triliun.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp240,4 triliun, atau 9,7 persen dari target. Jumlah itu terdiri dari Rp187,8 triliun dari pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Rinciannya adlaah belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp127,9 triliun.

Sementara itu, belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun, atau 14,9 persen dari target.

Dengan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp48,1 triliun.