Minyak Dunia Naik, Subsidi BBM dan LPG Pemerintah Bisa Tembus Rp320 T

Arifin mengimbau masyarakat untuk dapat menggunakan bahan bakar subsidi sesuai dengan kemampuannya. “Ini akan sangat membantu,” ucapnya.

Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang cukup mampu diharapkan dapat menggunakan bahan bakar non-subsidi, sehingga alokasi subsidi BBM dan LPG tidak tergerus dan lebih tepat sasaran.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi, Pertamina memodernisasi sistem monitoring di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ada pun, dari sisi peraturan, UU Cipta Kerja No. 55 Tahun 2020 dan PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, menyatakan bahwa sanksi bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi akan dikenakan sanksi 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

“Penyalahgunaan BBM subsidi akan menambah beban keuangan negara, Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan pemakaian BBM subsidi,” ucapnya. 

Melihat situasi terkini, di mana perekonomian kembali menggeliat dan mobilitas masyarakat pun mulai bergulir, ditambah bulan Ramadan yang tengah berjalan, Pemerintah pun memastikan kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. Evaluasi pun terus dilakukan, termasuk penyaluran BBM dan LPG yang tepat sasaran.

Salah satu yang dilakukan Kementerian ESDM adalah melakukan validasi data kependudukan yang ada di Data Terpadu KEsejahteraan Sosial (DTKS) dan mendorong digitalisasi di SPBU, sekaligus mengawasi distribusi BBM subsidi.

“Kami pasti akan melakukan evaluasi-evaluasi, dan tidak mungkin kami akan membebankan masyarakat dengan beban yang demikian berat secara drastis,” tuturnya.