Satgas Waspada Investasi Temukan 80 Pinjol Ilegal pada Desember 2022

Tak hanya pinjol ilegal, SWI juga menemukan sembilan entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Tongam mengatakan penanganan terhadap entitas investasi ilegal tersebut dilakukan sebelum adanya pengaduan dari korban.

Lebih lanjut Tongam menyampaikan bahwa penanganan terhadap investasi ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota SWI dari 12 kementerian/lembaga.

Pasalnya, SWI bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. Selain menghentikan dan mengumumkan kepada masyarakat, SWI juga memblokir situs web/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri.

Menanggapi beberapa informasi yang beredar di masyarakat tentang adanya larangan SWI bagi korban investasi ilegal menarik dananya, Tongam mengatakan SWI tidak pernah melarang hal tersebut.

“Setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Jangan mudah percaya dengan alasan yang dibuat oleh pelaku investasi ilegal. Apabila pelaku mempersulit penarikan dana, segera lapor ke kepolisian,” kata Tongam.

Sembilan entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan telah dihentikan oleh SWI sebagai berikut:

• 4 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin;
• 2 entitas melakukan pembiayaan dan pendanaan tanpa izin;
• 1 entitas melakukan kegiatan agen properti tanpa izin;
• 1 entitas melakukan kegiatan asset kripto tanpa izin;
• 1 entitas melakukan perdagangan aset digital tanpa izin.

"Pemberantasan terhadap investasi ilegal sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Sepanjang masyarakat masih terigur dengan penawaran bunga tinggi tanpa melihat aspek legalitas dan kewajaran, maka para pelaku akan terus bermunculan dengan modus-modus baru," kata Tongam.

Di luar temuan 80 pinjaman online ilegal dan sembilan entitas investasi ilegal, SWI juga mengungkap adanya sembilan pegadaian swasta yang beroperasi tanpa izin OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK).

Sejak 2019 hingga Desember 2022, jelas Tongam, Satgas telah menutup 251 kegiatan pegadaian ilegal. Kendati begitu, masyarakat diminta mewaspadai segala bentuk modus operandi baru yang diterapkan pelaku untuk menjerat korban.

“SWI meminta kepada masyarakat untuk memastikan legalitas usaha gadai swasta dan hanya bertransaksi dengan usaha gadai yang terdaftar di OJK,” kata Tongam.