Selamat Hari Perempuan, Ini Fakta-fakta Hari Perempuan Internasional

Pada 1908, sekitar 15.000 perempuan memadati jalanan Kota New York untuk mendesak pemerintah AS agar ditetapkan jam kerja yang singkat, upah yang layak, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Namun, ide penetapan Hari Perempuan Internasional diutarakan oleh Clara Zetkin, yang merupakan pemimpin dari Partai Demokratik Sosial di Jerman.

Lalu, pada 1909 inagurasi Hari Perempuan Internasional pertama kali dideklarasikan di Amerika Serikat (AS). Setahun kemudian, perayaan serupa digelar di Copenhagen, Denmark. Selanjutnya pada 19 Maret 1999, sejumlah negara di Eropa mulai dari Austria, Denmark, Jerman hingga Swiss serentak merayakan Hari Perempuan Internasional. Para perempuan di Rusia juga melakukan perayaan yang serupa pada 23 Februari selama tahun 1913 hingga 1914.

Di era Perang Dunia II, tepatnya pada 8 Maret, masyarakat di seluruh dunia menggunakan tanggal tersebut sebagai momentum advokasi keserataan gender. Dari sinilah tanggal 8 Maret kemudian ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Hari Perempuan Internasional, yang kala itu adalah tahun 1975.

Menariknya, sebagian negara di dunia menganggap Hari Perempuan Internasional adalah hari perayaan. Negara-negara tersebut antara lain, Afghanistan, Kuba, Vietnam, Uganda, Mongolia, Georgia, Laos, Kamboja, Armenia, Belarusia, Montenegro, Rusia, dan Ukraina. Mereka mengeluarkan kebijakan, setiap tanggal 8 Maret sebagai hari libur resmi. 

Setiap tahun PBB membuat tema untuk Hari Perempuan Internasional. Tema pertama yang diusung dalam peringatan Hari Perempuan Internasional pada tahun 1996 adalah “Merayakan Masa Lalu, Merencanakan Masa Depan”. Sedangkan, pada tahun ini, PBB mengusung tema #EmbraceEquity.

Di sisi lain, Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada kenaikan 49 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) dari 2021 ke 2022. Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan, secara total pihaknya menerima total 4.371 pengaduan terkait beberapa hal tentang perempuan pada 2022. Jumlah itu naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 4.322 aduan.

Sementara itu, berdasarkan data umum dari Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Lembaga Layanan, memang terjadi penurunan aduan kasus dari 2021 ke 2022. Data tersebut mencatat ada penurunan 1.248 kasus atau 0,27 persen dari 2021.

"Jadi kalau secara umum tadi kita bisa melihat ada penurunan, tetapi di pengaduan langsung di Komnas Perempuan justru mengalami kenaikan," kata Fuad.

Fuad menjelaskan, kenaikan kasus ini disebabkan gencarnya kampanye antikekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Komnas Perempuan. Hal ini terutama karena program 16 hari kampanye antikekerasan perempuan, termasuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat sipil.

Untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, Komnas Perempuan memiliki delapan bentuk mekanisme bentuk penyikapan, antara lain surat rujukan, surat keterangan lapor, surat klarifikasi, surat rekomendasi, surat pemantauan, tanggapan kasus via email, keterangan ahli di persidangan, dan amicus curiae (sahabat pengadilan).