Setelah 32 Tahun, Penyakit Mulut dan Kuku Kembali Serang Tanah Air

Demi menekan penyebaran wabah, Kementerian Pertanian mengambil beberapa langkah darurat. Pertama, penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dgn PP Nomor 47/2014. Kedua, pendataan harian jumlah populasi yg positif PMK. Ketiga, pemusnahan ternak yg positif PMK secara terbatas. Keempat, penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dgn radius 3-10 kilometer dari wilayah terdampak wabah.

Langkah darurat lainnya, kata Nasrullah, yaitu kelima melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan. Keenam, melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengedalian dan pencegahan PMK. Ketujuh, menyiapkan vaksin PMK. Kedelapan, pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten. Kesembilan, pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina pertanian.

Selain itu, sejak hari Jumat tim pusat dan daerah sudah bekerja di lapangan. Harapannya dapat melokalisir zona penyakit dan tidak menyebar ke wilayah sentra sapi lainnya.

“Masyarakat kita mohon bantuan dan kerjasamanya untuk tidak memindahkan atau memperjualbelikan sapi dari daerah wabah ke daerah yang masih bebas. Kita tangani bersama dan lokalisir wilayahnya,” tutur Nasrullah.

Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah konkret untuk menghambat lajut proses penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Jawa Timur ke provinsi lain.

"Presiden perlu mengambil langkah cepat membentuk satuan tugas untuk mengatasi masalah tersebut," kata Ketua Umum KPP Teguh Boediyana, Minggu (8/5).

KPP juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera memerintahkan penelusuran asal terjadi dan masuknya PMK ke wilayah Indonesia dan memberikan sanksi bagi yang bertanggung jawab atas masuknya PMK.

Teguh menambahkan, Kementerian Pertanian serta instansi terkait perlu segera mengambil langkah konkret menghambat laju proses penularan PMK dari Jawa Timur ke provinsi lain.

"Pemerintah juga harus segera mengantisipasi implikasi merebaknya PMK antara lain terkait hambatan ekspor karena dipastikan negara yang statusnya bebas PMK yang akan melarang masuknya berbagai produk dari Indonesia," katanya.

Langkah selanjutnya, yakni meninjau kembali berbagai peraturan dan kebijakan yang berpotensi akan masuknya PMK. "Perlu dipertimbangkan  kembali menerapkan kebijakan maximum security atas masuknya  produk hewan atau hewan ke wilayah Republik Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, BUMN Holding Pangan ID Food bersama mitra peternak segera lakukan upaya pencegahan dini. Seluruh hewan ternak yang dikelola perseroan melalui anak usaha PT Berdikari maupun di peternakan atau kandang sapi anggota harus dipastikan aman dan bebas dari wabah tersebut.

“Sesuai arahan Pemerintah untuk lakukan pencegahan, pengawasan dan pengendalian untuk memberikan proteksi kepada hewan ternak,” kata Direktur Utama Holding Pangan ID Food Frans Marganda Tambunan dalam keterangan resmi ID Food, Minggu (8/5).

Frans memerinci ID Food melalui PT Berdikari telah melakukan upaya pencegahan PMK tersebut sedari dini, beberapa diantaranya dengan tidak melakukan pemasukan ternak di wilayah yang terduga terdampak PMK.

Pihaknya juga melakukan tindakan karantina atau isolasi terhadap ternak yang baru datang atau pindah dari lokasi kandang lain, menggunakan prosedur biosecurity yang ketat pada wilayah kawasan peternakan yang dikelola anak usaha PT Berdikari, dan mengupayakan vaksin terhadap ternak sapi dan domba.

“Kami memastikan peternakan sapi yang dikelola ID Food Group aman dan bebas dari wabah, berdasarkan operasi pasar dan koordinasi kami dengan asosiasi pedagang dan mitra, stok ketersediaan daging sapi tersedia,” ujar Frans.