Siap-Siap! Mobil Mewah dan Kendaraan Dinas Tak Boleh Gunakan Pertalite

BPH Migas sudah mengusulkan revisi atas Perpres 191/2014 yang mengatur pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), seperti Pertalite, ke pemerintah. Revisi tersebut diperlukan, karena selama ini kriteria pembeli BBM hanya diatur untuk BBM solar.

Melalui revisi tersebut, JBKP seperti Pertalite akan diatur sehingga nantinya, tidak semua orang bisa membelinya. “Untuk Solar kita merumuskan kembali konsumennya yang lebih spesifik dan tegas sehingga implementasi di lapangan tidak menimbulkan kerancuan dan multitasfir,” ucapnya.

Menurut Erika, salah satu kriteria mobil yang berhak menggunakan bensin bersubsidi akan diukur dari besaran Cubicle Centimeter (CC). Namun hal ini masih dalam pembahasan. 

“Kenapa kami melihat konsumsinya? Karena cc-nya besar maka akan mengkonsumsi BBM yang banyak dan mereka itu dirancang untuk tidak konsumsi Pertalite dengan spesifikasi mesin dan bahkan lama-lama akan merusak mesin juga,” kata Erika.

Yang pasti, jenis mobil mewah nantinya tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi seperti Bio Solar atau Pertalite. Selain itu, jenis kendaraan dinas TNI, Polri, Pegawai Negeri, termasuk pegawai BUMN, juga tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi tersebut.