Siap-Siap, Rekam Medis Elektronik Terintegrasi Penuh di Akhir 2023

perubahan signifikan dalam hal pencatatan data kesehatan menuju RME akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) no.24/2022 tentang rekam medis. “Regulasi kesehatan ini akan sangat mendukung apa yang sudah kami luncurkan, yaitu cetak biru transformasi teknologi kesehatan dan platform SatuSehat,” katanya.

Peraturan baru ini akan jadi dasar utama pengembangan RME ke depan dan mengatur berbagai hal yang terkait, seperti registrasi data pasien, penyimpanan RME, hingga keamanan dan jaminan kerahasiaan data pasien.

Dalam PMK 24/2022, Setiaji menyampaikan bahwa Fasyankes diwajibkan untuk menerapkan RME yang terintegrasi dengan sistem Kemenkes (platform SatuSehat) sebelum 31 Desember 2022. Dalam penerapannya, seluruh Fasyankes harus mengacu pada standardisasi data dan sistem Kemenkes.

Kemenkes mengklaim, RME memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Pertama, peningkatan kualitas kesehatan, mulai dari diagnosis, penentuan tindakan medis, hingga perawatan. Melalui RME, dokter bisa mendapatkan riwayat kesehatan pasien dengan lebih presisi dan valid. Kemudian, pasien maupun tenaga kesehatan juga bisa mendapatkan manfaat efisiensi biaya, waktu, dan tenaga.

Manfaat berikutnya, adalah memberikan kemudahan akses bagi program pemerintah untuk mendapatkan data kesehatan masyarakat. Hal ini jadi dasar penting bagi pengambilan kebijakan terkait berbagai program kesehatan pemerintah.

“Tujuan akhir dari ini adalah mewujudkan sistem kesehatan nasional yang tangguh, berbasis data, dan kemudian melakukan kolaborasi, serta meningkatkan inovasi, khususnya bagi para startup maupun inovator yang ingin mengembangkan sistem dan layanan membantu pemerintah meningkatkan layanan kesehatannya,” ujar Setiaji.

Ia menambahkan, karena pencatatan RME berdasarkan keputusan pasien, maka sah saja bila ada pasien yang tidak berkenan mencatatkan RME-nya. "Namun tentunya bisa tidak dapat benefit lain, sepeti akses riwayat rekam medis yang sangat berguna untuk memberikan diagnosis yang lebih tepat," ujarnya.

Adapun sistem perlindungan data pasien pun menjadi hal krusial, terlebih di tengah berbagai isu kebocoran data melalui sistem elektronik beberapa waktu belakangan.

“Perlindungan tidak hanya dilakukan di dalam sistem Kemenkes, tapi juga harus dilakukan di Fasyankes. Tentunya ini menjadi kritikal, dan kami juga sudah melakukan piloting di beberapa rumah sakit dan menyiapkan panduan untuk bagaimanan mengamankan data dan menyiapkan RME yang standar dan bisa dijaga keamanannya. Kita sebut namanya Playbook,” ujar Setiaji.

Menurutnya diperlukan edukasi pada masyarakat soal menjaga keamanan data pribadinya masing-masing. “Ini mirip seperti perbankan, jangan sampai nanti password atau hak aksesnya bisa digunakan oleh pihak-pihak yang lain. Jadi berbagai sisi tentu akan kita lakukan bekerja sama dengan berbagai komunitas, termasuk BSSN dan pihak lain,” katanya.

Selain itu, untuk memantapkan sistem keamanan data RME masyarakat, Kemenkes juga tengah mengembangkan sistem blockchain dalam sistem RME. Namun, hal ini belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.