Jakarta, FORTUNE - Pemerintah masih terus mengkaji rencana pengalihan Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Saat ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa telah melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Masih dalam proses diskusi. Sudah dibawa, sudah dihitung juga,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (13/3).
Ia menambahkan, hasil perhitungan tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden. sebagai salah satu opsi kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
Menurutnya, Presiden meminta agar rencana tersebut dihitung secara matang terlebih dahulu sebelum diputuskan. “Saya sudah lapor juga ke Presiden, ada rencana seperti ini. Tapi belum diputuskan. Beliau bilang dihitung saja dulu. Kalau bagus, kenapa tidak,” kata Purbaya.
Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, untuk memastikan langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi negara.
“Kami sudah hitung bersama Pak Rosan, apa langkah yang terbaik buat negara, buat keseluruhan sistem, dan juga untuk kredit UMKM,” katanya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu dikabarkan berencana memosisikan PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV), serupa dengan status PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) dan PT Geo Dipa Energi.
Saat ini, strategi dan analisis mendalam tengah digodok untuk memuluskan proses transisi tersebut.
Berdasarkan kalkulasi fiskal, pemerintah mengalokasikan subsidi bunga KUR sekitar Rp40 triliun per tahun. Dengan menarik PNM ke bawah kendali Kemenkeu, dana tersebut dapat dikelola sebagai pembiayaan langsung. Strategi ini diharapkan mampu menawarkan bunga yang lebih rendah bagi UMKM.
Bahkan, Purbaya memproyeksikan skema tersebut berpotensi menghimpun dana hingga Rp160 triliun dalam jangka waktu empat tahun ke depan.
Sebagai konteks, PNM adalah lembaga keuangan non-bank yang fokus memberikan pembiayaan dan pendampingan kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil (UMKM).