Soal Tarif KRL untuk Orang Kaya, Mehub: Kita Tak Mampu Subsidi Semua

Jakarta, FORTUNE - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tarif tiket commuter line atau kereta rel listrik (KRL) takkan mengalami kenaikan pada 2023. Namun, orang-orang yang lebih mampu nantinya harus membayar lebih tinggi, katanya, sebab tiket yang dijual saat ini menggunakan harga yang disubsidi pemerintah.

Tanpa adanya dana public service obligation (PSO) yang digelontorkan tiap tahun, tarif asli harusnya sekitar Rp10.000–15.000.

Karena itu, pemerintah berencana menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar subsidi melalui PSO bisa lebih tepat sasaran.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah [golongan]. Mereka yang berhaklah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi, mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," ujarnya dalam jumpa pers akhir tahun, Selasa (28/12).

Kepada Fortune Indonesia, Budi Karya sempat menjelaskan ihwal subsidi yang tidak memungkinkan untuk dikucurkan ke semua kelas masyarakat. 

Menurutnya, hingga saat ini ada 1,2 juta orang per hari yang menumpang KRL. Dengan jumlah penumpang sebanyak itu, pemerintah menggelontorkan subsidi hingga Rp1,4 triliun.

"Total subsidi kita di kereta api hampir Rp4 triliun. Komuter Solo-Yogyakarta itu tiketnya Rp8.000. Di Jakarta, persoalan harga tiket lebih sensitif lagi," katanya.

Budi Karya mengatakan PSO untuk KRL atau dalam kota lebih besar ketimbang KA jarak jauh. Pertimbangannya antara lain keberadaan transportasi alternatif selain kereta api untuk perjalanan antar kota. 

"Karena untuk perjalanan antarkota ada alternatif bus. Kalau di dalam kota, busnya macet. Pasar perkotaan ini signifikan, apalagi biaya hidup yang lain sudah mahal. Angkutan massal itu pada dasarnya disubsidi. Tapi, kita tidak mampu mensubsidi semuanya," ujarnya.