Sosok Haji Isam yang Pabriknya Diresmikan Presiden Jokowi

Haji Isam yang dikenal sebagai konglomerat Kalimantan menggeluti banyak bisnis, di antaranya tambang batu bara, bisnis karet, transportasi, hingga kelapa sawit.

Pada Pilpres 2019, nama Haji Isam diketahui pernah tercantum sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Saat itu, ia menjadi wakil bendahara bersama Jazilul Fawaid, Rerie Lestari Moerdijat, dan Dudy Purwagandhi.

Sementara, posisi Bendahara TKN Jokowi-Ma’ruf dipegang oleh Sakti Wahyu Trenggono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Agus Gumiwang yang sekarang menjabat Menteri Perindustrian.

Kendati begitu, mantan Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan, membantah bahwa Haji Isam pernah masuk ke dalam TKN. Dia menegaskan, nama Haji Isam bahkan tidak masuk ke struktural TKN Jokowi-Ma’ruf. “Nama Beliau tidak pernah masuk ke struktur maupun hadir di rapat-rapat TKN,” ujar Verry seperti dikutip IDN Times, Jumat (22/10).

Presiden Jokowi pada 22 Oktober 2020, meresmikan pabrik gula berkapasitas terbesar di Indonesia yang berada di Bombana, Sulawesi Tenggara. Diketahui pabrik gula tersebut adalah milik Haji Isam. Pabrik gula ini dikelola oleh PT Prima Alam Gemilang. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT Jhonlin Batu Mandiri (Jhonlin Group).

Saat itu, Jokowi mengapresiasi keberanian PT Prima Alam Gemilang untuk berinvestasi membuka kebun tebu dan pabrik gula terintegrasi tersebut. "Ini adalah sebuah keberanian. Keberanian membuka sebuah investasi dan usaha di tempat ini. Ini yang harus kita apresiasi dan hargai. Dimulai tiga tahun lalu dan sekarang selesai dan sudah berproduksi," ujarnya saat memberi sambutan peresmian.

Jokowi juga menjelaskan bahwa saat ini kebutuhan komoditas gula di Indonesia mencapai 5,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 2,1 juta ton yang mampu diproduksi di dalam negeri. Sedangkan sisanya, masih harus mengandalkan impor.

"Sehingga pendirian pabrik gula di Bombana ini sekali lagi patut kita hargai karena nanti mengurangi impor. Artinya bisa memperbanyak devisa negara dan memperkuat neraca transaksi berjalan kita," kata Presiden.

Sebelumnya, nama Haji Isam dan perusahaannya ikut terseret dalam kasus suap pajak 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Kuangan, setelah PT Jhonlin Baratama digeledah Tim Penyidik. Dari penggeledahan yang dilakukan Maret 2021 itu, KPK menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen dan barang elektronik. Pasalnya, perusahaan ini melalui konsultan pajaknya ditengarai tengah melakukan penyuapan kepada dua pejabat pajak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun Jhonlin Baratama adalah salah satu lini bisnis milik Jhonlin Group yang bergerak di sektor pertambangan batu bara.

Menukil laporan IDN Times, KPK juga telah menetapkan lima tersangka selain Angin Prayitno Aji, yakni Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan pada DJP, Ryan Ahmad Ronas, Agus Susetyo, dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak dan Veronika Lindawati selaku Kuasa Wajib Pajak.

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut pihaknya akan mendalami keterangan mantan tim pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Yulmanizar, tentang dugaan keterlibatan Haji Isam terkait suap pajak PT Jhonlin Baratama. “Fakta keterangan saksi dimaksud tentu akan didalami lebih lanjut pada pemeriksaan saksi-saksi  di beberapa sidang berikutnya," kata Ali, Selasa (5/10).

Yulmanizar yang berperan besar dalam kasus ini menjadi saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (4/10), untuk dua orang terdakwa, yaitu mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji dan bekas Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani.

Keduanya didakwa atas dugaan menerima suap senilai Rp15 miliar dan S$4 juta (sekitar Rp42,17 miliar) dengan total mencapai Rp57 miliar dari tiga wajib pajak untuk merekayasa hasil penghitungan pajak.

Tidak terima namanya terseret dalam dugaan suap pajak, Haji Isam melaporkan Yulmanizar, ke Bareskrim Polri. Dia merasa namanya telah dicemarkan oleh Yulmanizar yang menyebutnya telah terlibat dalam kasus tersebut.