Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati megatakan pemerintah bakal mulai melakukan perbaikan penyaluran subsidi dan kompensasi energi di tahun depan. Pasalnya, selama ini, subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), lebih banyak dinikmati golongan kaya ketimbang yang tidak mampu.
Ia menyebtukan, misalnya, rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5 persen dari subsidi Solar dan 20 persen dari subsidi Pertalite. Ini menyebabkan kesenjangan yang semakin tinggi di dalam masyarakat.
"Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan hati-hati secara bertahap dan tetap mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi dan masyarakat pasca pandemi," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2023 beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8).
Menurut Bendahara Negara, Upaya perbaikan subsidi ini akan dilakukan secara simultan dengan proses kalibrasi untuk mencapai paduan kebijakan yang optimal. Tujuannya, mencapai keseimbangan antara tiga hal penting, yakni melindungi masyarakat miskin dan rentan; menjaga proses pemulihan ekonomi; serta melakukan langkah-langkah menjaga kesehatan APBN.
Sebagai informasi, meningkatnya harga minyak dunia yang mencapai US$100 per barel di tahun ini membuat gap antara keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan pemerintah menjadi semakin besar. Hal ini menyebabkan beban dalam bentuk belanja subsidi dan kompensasi energi melonjak tiga kali lipat dari Rp156 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Dengan tren harga minyak dunia, kurs rupiah dan konsumsi terutama Pertalite dan Solar yang sangat besar melebihi kuota, Sri Mulyani menuturkan bahwa jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik diperkirakan akan habis dan bahkan melampaui Rp698 triliun hingga akhir tahun ini. "Ini akan menjadi tambahan belanja pada 2023 karena sebagian pasti diluncurkan pada tahun depan," jelasnya.