Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan subsidi dan kompensasi BBM yang digelontorkan pemerintah hanya memperlebar jurang ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Sebab, sebagian besarnya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.
Padahal, beban pemerintah untuk belanja subsidi BBM tahun ini mencapai Rp502,4 triliun. Itu pun tak cukup dan diperkirakan akan habis pada Oktober mendatang.
Dengan kondisi harga minyak dunia yang sudah di atas US$100 per barel —jauh di atas asumsi makro APBN yang sebesar US$70 per barel—dan kurs rupiah yang melewati Rp14.700 per US$ atau di atas asumsi makro Rp14.457 per US$, diperkirakan total subsidi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp698 triliun.
"Jangan lupa angka mendekati Rp700 triliun, hanya 5 persen subsidi solar dinikmati oleh kelompok miskin. Untuk pertalite hanya 20 persen dari subsidi kompensasi yang dinikmati oleh keluarga miskin dan rentan, yaitu yang 40 persen pendapatan terbawah," ujarnya di depan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/8).
Menurutnya, kenaikan subsidi dan kompensasi BBM tersebut sangat dramatis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengambil contoh 2019 yang nilainya hanya Rp144 triliun.
Kemudian pada 2020 dan 2021, peningkatan nilai subsidi dan kompensasi tidak terlalu signifikan, yakni masing-masing Rp199,9 triliun dan Rp198 triliun. "Jadi, kalau tahun ini subsidi kompensasi Rp502,4 triliun bahkan kemungkinan akan melonjak di atas Rp690 triliun, ini adalah kenaikan yang sungguh sangat dramatis," jelasnya.