Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam keterangan pers dari KTT G20 2021 (31/10). (FORTUNEIDN)

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengatakan PT Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab besar untuk membantu pemerintah mencapai target net zero emission pada 2060. Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi sangat mahal. 

Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian Keuangan, nilainya mencapai Rp3.500 triliun. Sementara APBN hanya mampu memenuhi sekitar 23 persen dari total kebutuhan tersebut. "Energi adalah sektor yang sangat mahal tapi dia sangat penting bagi kita dan biaya penurunannya untuk emisi adalah the second large," ujarnya dalam Pertamina Energy Webinar 2021, Selasa (7/12).

Jika dibandingkan dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forest and Land Use/ FoLU), biaya menurunkan emisi di sektor energi memang sangat mahal. Padahal. sektor FoLU merupakan penyumbang emisi karbon di Indonesia.

"FoLU itu korbusinya sangat besar dan biaya relatif murah. Kalau kita lihat, bisa menurunkan 41 persen, itu bisa lebih 700 juta ton CO2e, dengan biaya Rp90 triliun. Namun kalau sektor energi kontribusinya untuk bisa menurunkan 450 juta ton CO2e, biaya yang dibutuhkan Rp3.500 triliun," terang Sri Mulyani.

Karena itu lah, kata Sri Mulyani, Pertamina tak hanya harus memiliki komitmen kuat melainkan juga strategi jitu untuk menekan gas rumah kaca (GRK) yang mereka hasilkan tanpa membebani konsumen dan sekaligus menjaga keuangan tetap sehat.

"Dari sisi kemenkeu semenjak 2016 Kemenkeu sudah introduce bajet APBN yang associated with climate change sehingga kita bisa transparan dan akuntabel berapa sih sebetulnya belanja pemerintah dari sisi fiskal yang komitmen terhadap climate change saya berharap mungkin pertamina bisa lakukan hal yang sama," jelasnya.

Terjangkau dan Adil

Editorial Team