Tak Dilibatkan, Apindo Khawatirkan Ini dalam Perppu Cipta Kerja

Saat ini Apindo secara khusus mencermati substansi Perppu untuk klaster ketenagakerjaan, tanpa mengabaikan klaster-klaster lainnya. 

Dalam klaster tersebut, kata dia, ada dua isu yang mengalami perubahan, yakni mengenai pengupahan dan alih daya.

“Di dalam pengupahan itu ada perubahan yang tadinya perhitungan untuk upah minimum itu didasarkan kepada inflasi, atau pertumbuhan ekonomi, diambil salah satu yang tertinggi. Tapi di dalam Perppu ini, diambil tiga parameter yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” ujarnya.

Hariyadi menyebutkan, penentuan upah minimum berdasarkan tiga parameter itu dikhawatirkan tidak mencerminkan gambaran upah minimum sebagai jaring pengaman sosial sebagaimana seharusnya.

“Kalau ini tidak mencerminkan jaring pengaman sosial dan ini cenderung nantinya kenaikannya seperti dulu di PP 78/2015, yang kita khawatirkan itu adalah akan terjadi makin jauhnya supply and demand,” katanya.

Hariyadi menjelaskan kenaikan upah minimum dengan formulasi baru di Perppu akan membuat celah besar antara pasokan dan permintaan tenaga kerja.

“Suplai tenaga kerjanya lajunya tinggi karena rata-rata sekarang sekitar 3 juta per tahun angkatan kerja baru, sedangkan penyerapan atau penyediaan tenaga kerjanya itu semakin menyusut,” katanya.

Menurutnya, jika tren tersebut tidak diubah, angkatan kerja baru akan kesulitan mendapatkan lapangan kerja baru. Mereka yang di sektor informal juga akan semakin sulit masuk ke sektor formal.

Di sisi lain, terkait isu alih daya, Apindo menyoroti soal pembatasan yang justru kontraproduktif dengan kondisi dan upaya Indonesia memanfaatkan bonus demografi.

“Ini menurut pandangan kami juga tidak tepat karena Indonesia membutuhkan lapangan kerja sangat besar. Kalau upaya-upaya dan koridor akses ini dipersempit semuanya, maka kembali lagi: kita tidak punya alternatif yang cukup banyak untuk penyediaan lapangan kerja itu,” ujarnya.

Pelaku usaha mengharapkan nantinya dilibatkan secara aktif dalam penyusunan aturan turunan.