Tangani Konflik Warga Rempang, Bahlil: Harus Dengan Cara yang Soft
Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons protes sebagian warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang menolak dipindahkan untuk wilayah terdampak pembangunan Rempang Eco City.
Dia mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang humanis dan tidak menggunakan kekerasan.
“Proses penanganan rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft, yang baik. Dan tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana. Kita harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknyalah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kita harus bicarakan,” kata Bahlil dalam keterangan pers, Senin (18/7).
Bahlil sebelumnya mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Wakil Jaksa Agung, Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, dan pejabat daerah yang tergabung dalan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Riau dan Kota Batam pada kemarin siang (17/9). Koordinasi ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah di Pulau Rempang.
<p><strong>Tahap awal Group Xinyi akan masuk</strong></p>
Dengan luas 17.000 hektare, Pulau Rempang akan direvitalisasi menjadi kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.
Bahlil mengatakan, dari total luasan Pulau Rempang yang bisa dikembangkan hanya 7000 hektare. Sebab, sekitar 10.000 hektare masuk ke dalam kawasan hutan lindung.
“Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 hektare,” ujar Bahlil.
Untuk tahap awal, kawasan ini telah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal Cina, Xinyi Group, yang berencana akan berinvestasi US$11,5 miliar atau setara Rp174 triliun hingga 2080.