Pelosi ke Taiwan, Kemenlu: Indonesia Tetap Anut One China Policy

Terkait kunjungan Pelosi ke Taiwan, Reuters (4/8) memberitakan bahwa Cina meluncurkan latihan militer tembakan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya di enam wilayah yang mengelilingi Taiwan.

Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi menyebut kunjungan Pelosi ke Taiwan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan sangat tidak rasional. Ia menyampaikan bahwa Cina telah melakukan upaya diplomatik sepenuhnya untuk mencegah krisis, tetapi tidak akan pernah membiarkan kepentingan intinya dilukai.

“Hukuman kami terhadap orang-orang yang pro-kemerdekaan Taiwan, kekuatan eksternal masuk akal, sah,” kata Kantor Urusan Taiwan yang berbasis di Beijing.

Cina selalu menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya dan  menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan berada di bawah kendalinya. Maka dari itu, kunjungan Pelosi dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

“Kunjungan itu memiliki dampak yang parah pada landasan politik Cina-AS, hubungan dan secara serius melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Cina,” kata Kementerian Luar Negeri Cina.

Nancy Pelosi merupakan pejabat tinggi AS pertama yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir. Hal ini dianggap sebagai provokasi besar oleh Cina, sehingga peringatan pun diluncurkan sebagai ancaman yang semakin keras. Namun demikian, Pelosi menyatakan bahwa kemarahan Cina tidak akan menghentikan para pemimpin dunia untuk bepergian ke Taiwan.

“Delegasi kami datang ke Taiwan untuk memperjelas bahwa kami tidak akan meninggalkan Taiwan,” kata Pelosi kepada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. “Sekarang, lebih dari sebelumnya, solidaritas Amerika dengan Taiwan sangat penting, dan itulah pesan yang kami bawa ke sini.”

Sedangkan, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan bahwa kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan adalah upaya yang disengaja oleh Washington untuk mengganggu Cina. Menurutnya, kejadian ini membuktikan bahwa AS kebal hukum internasional.

"Saya tidak melihat alasan lain untuk membuat gangguan seperti itu hampir tiba-tiba, mengetahui dengan baik apa artinya bagi Republik Rakyat Cina," kata Lavrov dikutip dari Reuters. 

Maria Zakharova, juru bicara kementerian luar negeri Rusia, menggunakan bahasa yang lebih keras lagi, menyebut AS sebagai ‘provokator negara’ dan menyatakan dalam pemebritaan Fortune.com (4/8) bahwa Rusia "mengkonfirmasi prinsip One China Policy dan menentang kemerdekaan pulau itu dalam bentuk apa pun.”