Target Amdal KIPI Tanah Kuning Dikejar Sebelum Kedatangan Presiden

Zainal mengungkapkan, penargetan amdal ini berkaitan juga dengan rencana kedatangan Presiden RI ke Kaltara dalam rangka meletakkan batu pertama pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi pada Oktober nanti.

Ia berharap, setelah batu pertama diletakkan, pelaksanaan pembangunan pun segera dilaksanakan agar tidak memakan waktu lama lagi. “Kita menargetkan pada tahun 2023 harus sudah selesai pembangunannya,” kata Zainal.

Peletakan batu pertama ini, menurut Zainal, bukan sebatas seremoni. Gubernur menginginkan adanya progres lebih intensif sesuai dengan target yang diberikan agar kehadiran KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Berdasar informasi di laman resmi situs Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), KIPI Tanah Kuning adalah kawasan industri terpadu dalam skala besar di area seluas 10.100 hektare. Nantinya beberapa pabrik akan berdiri, mulai pabrik baja, baterai, hingga otomotif.

Adapun fokus pengembangan utama KIPI Tanah Kuning terkait Hilirisasi Industri Sawit. Ditargetkan selama proses 2 tahun, akan dibangun pabrik berkapasitas 5.000 ton per bulan.

Selain itu, dengan lokasi strategis yang tepat berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) – II, yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional, diharapkan memberi keuntungan geografis untuk jalur distribusi barang melalui pelayaran.

Mega proyek strategis nasional (PSN) ini nantinya akan didukung infrastruktur energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan I, yang memiliki kapasitas 900 MW. Sedangkan, untuk kebutuhan jangka pendek, diibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Bulungan, dengan kapasitas yg lebih kecil.

Sementara, pelabuhan Internasional di kawasan ini akan dibangun sebagai sarana pengangkutan. Menurut BKPM, pelabuhan ini akan dibangun dengan investasi dari Korea Selatan.

Gubernur Zainal berharap, tahun ini progres berjalan tanpa ada kendala. Dalam aturannya, izin lokasi diberikan untuk tiga tahun ditambah 30 persen penguasaan lahan. Aturan itu berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5/2015.

“Itu kemarin menjadi indikator penilaian setelah ada penyampaian progres di lapangan. Dan kami tinggal menunggu informasi dari pusat. Kalau kami optimis KIPI masuk PSN,” kata Zainal.

Pemerintah provinsi Kaltara menyampaikan bahwa terdapat sepuluh perusahaan yang berinvestasi di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Namun, baru tujuh dari sepuluh perusahaan yang memberikan laporan mengenai progresnya.

Zainal mengungkapkan, tujuh perusahaan itu adalah Al-Bassam Petroleum Equipment Company (APECO), PT Kayan Patria Propertindo (KPP), PT Kayan Patria Industri (KPI), PT Pelabuhan Indonesia, PT Aman Mulia Gemilang, PT Indonesia Strategis Industri, dan PT Adhidaya Suryakencana.

“Untuk perusahaan yang sama sekali tidak melaporkan progres, ada tiga, yakni PT Dragon Signature, PT Dragon Land dan PT Inalum,” kata Zainal.