Aplikasi TikTok batal diblokir di Amerika Serikat dan mulai memulihkan layanannya pada Minggu (19/1). Keputusan ini seusai Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menghidupkan kembali akses TikTok di AS, ketika dia kembali menjadi presiden pada Senin (20/1).
“Terus terang, kita tidak punya pilihan. Kita harus menyelamatkannya,” ujar Trump dalam rapat umum pada Minggu (19/1) menjelang pelantikannya, dikutip Reuters, Senin (20/1).
Donald Trump mengatakan AS akan mencari joint venture untuk memulihkan aplikasi berbagi video pendek yang digunakan oleh 170 juta orang AS tersebut. Sementara itu, TikTok menyampaikan konfirmasi pemulihan ini dalam pesanya kepada pengguna beberapa jam sebelum rapat umum.
“Sebagai hasil dari upaya Presiden Trump, TikTok kembali hadir di AS,” bunyi pesan tersebut.
Dalam pernyataan sebelumnya, TikTok juga menyampaikan terima kasih kepada Trump karena sudah memberikan kejelasan dan jaminan yang diperlukan kepada penyedia layanan mereka.
“Sesuai dengan perjanjian dengan penyedia layanan kami, TikTok sedang dalam proses memulihkan layanan,” ujar TikTok.
Di samping itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Tiongkok di Washington pada hari Jumat (17/1) telah menuduh AS menggunakan kekuatan negara yang tidak adil untuk menekan TikTok.
“Tiongkok akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas menjaga hak dan kepentingan sahnya,” kata seorang juru bicara.
Adapun layanan TikTok di AS sempat terganggu atau berhenti berfungsi pada Sabtu malam (18/1) menjelang Undang-Undang (UU) federal yang melarang aplikasi medsos tersebut atas dasar keamanan nasional yang mulai berlaku pada Minggu (19/1).
UU tersebut adalah “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act” atau Perlindungan Warga dan Aplikasi yang Dikendalikan Pesaing Asing.
Kemudian, para pejabat AS sudah memperingatkan adanya risiko terhadap data orang Amerika yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan induk TikTok asal Cina, ByteDance. Namun, Trump menyebut dia bakal memperpanjang jangka waktu sebelum larangan UU tersebut berlaku, sehingga dapat membuat kesepakatan untuk melindungi keamanan nasional AS.
“Saya ingin Amerika Serikat memiliki posisi kepemilikan 50 persen dalam usaha patungan,” tulis Trump di Truth Social, platform medsos miliknya.