Jakarta, FORTUNE – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cakupan kesehatan semesta/Universal Health Coverage (UHC) nasional melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Bahkan, hingga penghujung tahun 2025, level UHC Indonesia melalui JKN telah mencapai 98 persen dari penduduk Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno menyampaikan bahwa Program JKN merupakan ambisi besar negara untuk menghadirkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Namun demikian, dalam beberapa tahun ke depan, peningkatan UHC ini masih diliputi oleh berbagai tantangan seperti beban biaya medis yang semakin meningkat. Apalagi, inflasi medis di Indonesia tercatat sangat tinggi mencapai 10,1 persen di 2024. Bahkan, level inflasi medis ini diprediksi mencapai 13,6 persen di 2026 atau jauh melampaui inflasi umum dan global.
“Kita juga harus jujur bahwa tantangannya semakin kompleks, terutama terkait keberlanjutan finansial. Inflasi alat kesehatan serta meningkatnya prevalensi penyakit berbiaya katastropik masih menjadi beban terbesar dalam pembiayaan JKN. Karena itu, pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan JKN tanpa menurunkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan," ujar Pratikno dalam Diskusi Publik bertajuk Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita, Jumat (12/12).
Selain itu, kepatuhan pembayaran dari sektor informal masih cukup rendah sehingga pendapatan kurang stabil. Pratikno menambahkan bahwa tekanan finansial juga datang dari peningkatan klaim atas pelayanan pengobatan penyakit yang tidak menular. Penyakit yang seharusnya bisa dicegah malah terus meningkat.
“Kemudian disparitas infrastruktur dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang menciptakan masalah keadilan dan inefisiensi. Terakhir adalah sistem pembayaran kepada penyedia layanan yang perlu terus diperkuat untuk mendorong efisiensi dan kualitas,” sambungnya.