UMK adalah Upah Minimum Kabupaten atau Kota, Pekerja Wajib Tahu!

UMK adalah singkatan dari upah minimum kabupaten atau kota. Dengan kata lain, upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja yang ada di setiap kabupaten atau kota.

Berbeda dengan UMR dan UMP, UMK hanya berlaku di suatu wilayah kota atau kabupaten tertentu. Tidak heran, setiap daerah bisa memiliki besaran UMK yang berbeda.

Upah tersebut biasanya terdiri dari upah atau gaji pokok dan tunjangan tetap. Penetapannya dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pengajuannya dilakukan oleh bupati atau walikota sebagai pihak yang berwenang dan ditetapkan oleh gubernur setempat.

Penetapan tersebut juga memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi.

Pasal 46 ayat (2) menjelaskan bawah upah minimum kabupaten atau kota harus lebih besar dari upah minimum provinsi yang bersangkutan.

Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi besaran UMK di setiap daerah. Berikut beberapa faktornya.

1.  Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah mempertimbangkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam menetapkan upah minimum.

KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja untuk bisa hidup dengan layak secara fisik, nonfisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.

2. Kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja

Adanya inflasi atau deflasi juga mempengaruhi besaran upah minimum. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan standar upah sesuai dengan kondisi ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kondisi tenaga kerja dengan melihat upah rata-rata di pasaran.

3. Pertumbuhan ekonomi

Salah satu faktor yang mempengaruhi besaran UMK adalah pertumbuhan dan produktivitas ekonomi. Hal tersebut bisa tercermin dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dari informasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan harga yang berlaku pada jangka waktu tertentu sebagai tahun dasar.

4. UMK tahun sebelumnya

Perhitungan UMK juga melibatkan upah minimum di tahun sebelumnya. Biasanya, UMK mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.

Di tahun 2025, pemerintah resmi menerapkan upah minimum provinsi (UMP) yang baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2-24 tentang Upah Minimum 2025, UMP mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dari UMP 2024.

Penetapan tersebut juga telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XII/2023. Pemberlakuannya juga menyeluruh alias di seluruh wilayah Indonesia.

Adanya kenaikan UMP juga mempengaruhi besaran UMK di setiap daerah yang juga mengalami kenaikan. Setelah pemerintah pusat mengumumkan penetapan tersebut, pemerintah daerah memberikan pengumuman upah minimum terbaru.

Sejumlah daerah juga diketahui menaikan standar upah minimum sesuai dengan aturan yang berlaku seperti UMK Bekasi yang naik menjadi Rp5.690.752 dari Rp5.343.430.

Selain itu, ada UMK Bandung yang naik menjadi Rp4.482.194 atau naik sebesar Rp273.605 dari UMK 2024.

Dilansir dari situs resmi Kemnaker, rapat kerja untuk membahas kebijakan upah minimum tahun 2025 telah dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta pada Senin (9/12/2024).

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan upah minimum dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong produktivitas nasional.

“Penetapan upah minimum ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak, guna menciptakan keadilan sosial,” ungkap Presiden Prabowo dikutip Senin (13/1/2025).

Menurut Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, penetapan upah minimum sektoral harus lebih tinggi daripada UMP dan UMK untuk sektor karakteristik khusus.

“Upah minimum sektoral wajib lebih tinggi dari UMP dan UMK untuk menjamin perlindungan bagi pekerja di sektor-sektor dengan risiko tinggi atau tuntutan spesialisasi,” jelas Yassierli.

Sebagai bagian dari sistem pemberian upah, UMK adalah standar minimum yang dapat digunakan pemilik usaha atau perusahaan untuk memberi upah pada pekerjanya.

Dengan mengetahui UMK setiap daerah, pekerja bisa mempertimbangkan besaran upah yang dapat diterima pada perusahaan di suatu daerah tertentu. Semoga bermanfaat.