Usulan GIMNI ke Pemerintah Untuk Lawan Dominasi Minyak Goreng Swasta

Jakarta, FORTUNE - Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyebut disparitas harga internasional menjadi momok bagi pasar minyak goreng di dalam negeri. Demi dapat mengontrolnya, produsen minyak goreng mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat membuat regulasi yang berpihak pada kebutuhan domestik.

“Belum tentu mereka (masyarakat) punya kemampuan bersaing dengan pasar Internasional. Misalkan minyak goreng jadi materi yang sangat penting di negeri ini harusnya goverment hadir,” kata Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (30/3).

Menurutnya, harus ada satu perusahaan BUMN yang kuat dalam produksi minyak sawit guna melawan dominasi swasta di sektor ini sehingga bisa mengendalikan gejolak di pasar atau menjadi price leader.

Pada 1997, dia bercerita, PTPN Group masih menguasai 68 persen dari total kebun sawit yang ada di Indonesia. Namun, ada kebijakan pemerintah saat itu yang memaksa perusahaan pelat perah tersebut berhenti melakukan ekspansi. “Hingga saat ini swasta melejit punya 62 persen kebun sawit, sementara PTPN hanya 4-6 persen,” ujarnya.

Jika PTPN memiliki 2 juta hektare kebun sawit, perusahaan perkebunan ini bisa mendominasi sebagai penentu harga di dalam negeri. Sayangnya, menurut catatan Sahat, PTPN hanya memiliki 600 ribu hektare lahan sawit.

"Kalau punya 2 juta hektare lahan sawit, maka produksi bisa sampai 10 juta ton per tahun ini. In one command, mereka bisa tentukan harga bukan swasta," kata Sahat.