UU Kesehatan Bakal Berdampak ke BPJS Kesehatan? Ini Kata Dirut

Ia menyatakan, hingaa saat ini penyelenggaraan program JKN sudah 'on the right track'. Untuk itu, dirinya berharap sistem dari pengelolaan JKN tidak dirombak dengan undang-undang agar tetap stabil menjamin kesehatan peserta.

“Ibaratnya, apabila sebuah kereta api ingin berangkat dari Jakarta ke Surabaya, maka saat ini relnya (UU-nya) sudah ada. Jangan kemudian diubah (UU-nya). Tapi perbaikannya (misalnya soal) berhentinya, traffic light-nya, dan lain-lainnya yang kecil-kecil, boleh (diperbaiki)," ungkap Ghufron.

Ghufron memandang, sumber pembiayaan JKN yang berasal dari APBN hingga iuran sudah sangat tepat dan efektif. Kondisi berbeda terjadi di program jaminan kesehatan di Inggris melalui National Health Service (NHS). Sumber pembiayaan NHS pembiayaannya bersumber dari pajak. Kondisi tersebut dinilai kurang tepat dijalankan di Indonesia.

Ia menambahkan, dari segi aset bersih dana jaminan sosial (DJS) kesehatan yang masih positif. Tercatat, aset BPJS Kesehatan berhasil mencatatkan surplus dengan aset bersih Rp38,76 triliun pada 2021, dan naik menjadi Rp56,51 triliun pada akhir 2022.

Pihaknya juga menyatakan, aset bersih tersebut telah sesuai Ketentuan danmencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Hal itu berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.