UU PPN 12% Ditinjau Ulang, Ahli Desak Penurunan Pajak untuk Stimulus

Bhima juga menyampaikan temuan riset CELIOS yang menunjukkan bahwa kebijakan PPN 12 persen berpotensi menurunkan output ekonomi sebesar Rp79,7 triliun.

Meski PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, kebijakan ini juga bisa menggerus pendapatan masyarakat Rp64,8 triliun, dan menghilangkan lebih dari 550 ribu lapangan kerja dalam kurun satu tahun. 

Selain itu, Bhima menilai bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berdampak positif terhadap penerimaan negara. Berdasarkan data APBN edisi Juni 2025, realisasi penerimaan pajak justru menurun 10,14 persen secara tahunan. "Kenaikan tarif pajak tidak serta-merta meningkatkan penerimaan. Masalah utamanya terletak pada kepatuhan pajak dan kualitas administrasi perpajakan,” tegasnya.

Sebagai solusi, Bhima menyarankan agar Pemerintah melakukan perubahan UU HPP dan segera memangkas tarif PPN secara umum untuk mencegah gelombang PHK dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Setali dengan keterangan Bhima, Media Wahyudi Askar sebagai Ahli Kebijakan Fiskal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menyoroti dampak regresif kenaikan PPN terhadap masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Menurutnya, kebijakan menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen pada 2025 justru memperburuk daya beli kelompok rentan yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk konsumsi barang kena pajak.

Barang kebutuhan pokok memang dikecualikan dari PPN, tapi efek ke biaya energi dan transportasi membuat harga beras bisa semakin mahal.  “PPN dikenakan sama rata kepada semua konsumen, tetapi rumah tangga miskin menghabiskan 90 persen pendapatannya untuk konsumsi, sementara kelompok kaya hanya 50–60 persen. Kenaikan tarif PPN akan berdampak lebih besar pada kelompok bawah secara proporsional,” ungkap Media dalam persidangan.

Ia juga mengkritik struktur regulasi yang memungkinkan kenaikan tarif PPN secara otomatis melalui Peraturan Pemerintah (PP) tanpa pembahasan legislatif yang memadai. Hal ini dinilai menutup ruang partisipasi publik dan memperlemah prinsip checks and balances dalam tata kelola fiskal negara.

Seperti diketahui, sidang lanjutan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pengujian konstitusionalitas UU HPP dengan nomor perkara 11/PUU-XXIII/2025.

Ia berharap Majelis Hakim Konstitusi diharapkan dapat mempertimbangkan keterangan ahli dalam memutuskan perkara ini. Mengingat perkara ini merupakan momentum penting untuk menilai apakah kebijakan fiskal yang diambil pemerintah telah memenuhi prinsip keadilan sosial dan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.