Jakarta, FORTUNE - Usai resmi dilantik pada Kamis (1/10), Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menetapkan pemangkasan berbagai hambatan (bottlenecks) investasi dan pengoperasian dunia usaha sebagai fokus utama tugasnya.
Langkah tersebut mencakup pembenahan perizinan, harmonisasi kebijakan, hingga penyelesaian kendala lintas instansi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam keterangan resminya, Rabu (7/10), Dradjad mengungkapkan pelaku usaha swasta masih menghadapi beragam kendala di lapangan, baik saat hendak menanamkan modal maupun dalam menjalankan operasionalisasi harian.
Hambatan tersebut mencakup urusan perizinan, tumpang tindih kebijakan, hingga keterbatasan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Swasta ini banyak terhalang oleh berbagai bottlenecks, berbagai hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu sudah kita identifikasi. Nah, juga saya sekarang membantu Pak Menko Airlangga supaya hambatan-hambatan bagi swasta, baik untuk investasi, baik untuk operasi mereka, itu bisa kita kurangi. Entah itu hambatan perizinan, entah itu hambatan ketidaksinkronan kebijakan, dan sebagainya. Ini yang kita identifikasi. Kemudian sektor-sektornya juga sudah kita identifikasikan,” ujar Dradjad.
Selain persoalan teknis dan administratif, Kemenko Perekonomian juga akan mengurai kendala yang membutuhkan komunikasi tingkat tinggi akibat adanya perbedaan pandangan antarinstansi. Dradjad menggarisbawahi peran kementerian untuk menjembatani hambatan yang memiliki dimensi politik.
“Kemenko Perekonomian itu selain yang sifatnya teknokratis, itu memang banyak hal-hal ekonomi yang sifatnya adalah terkait dengan politis. Nah, ini juga saya akan membantu Pak Menko untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sifatnya politis,” ujar Dradjad.
Sejalan dengan upaya pembenahan iklim investasi, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa sektor potensial yang diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti sektor pariwisata dan industri pengolahan. Penguatan sektor-sektor tersebut bakal ditopang oleh instrumen stimulus, standardisasi, hingga data statistik.
Di sisi lain, kebijakan ekonomi juga diarahkan secara inklusif demi menyasar masyarakat kelompok desil rendah dan menengah. Pemerintah memperluas akses pembiayaan melalui program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang dikombinasikan dengan program pemberdayaan serta pembentukan usaha kelompok.
“Jadi, masyarakat yang kurang beruntung, itu kita dorong bukan hanya dengan kredit murah saja, tapi kita tambah dengan pemberdayaan dan juga kita tambah dengan usaha kelompok,” kata Dradjad.